Masalah Ganti Rugi Lahan di Mandalika Bukan Hal Berat untuk Rezim Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Masalah pembebasan lahan di kawasan sekitar sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) bukan hal yang berat untuk diselesaikan oleh rezim Jokowi.

Pendapat itu disampaikan oleh Redaktur Pelaksana Kompas, Adi Prinantyo, dalam Sapa Indonesia Akhir Pekan Kompas TV, Sabtu (13/11/2021).

Menurut Adi, kesediaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertemu dan berdiskusi dengan warga yang mengeluhkan ganti rugi lahan merupakan poin positif.

“Kalau kesan pertama saya, kesediaan Pak Jokowi untuk mendatangi warga yang mengeluhkan tentang ganti rugi, itu sudah poin positif. Menurut saya, itu citra yang harus dipertahankan oleh Pak Jokowi sebagai presiden,” jelasnya.

Baca Juga: Jokowi Janji Rampungkan Sengketa Lahan Sekitar Sirkuit Mandalika

Menurutnya, kesediaan Jokowi untuk berdialog adalah modal penting sebelum dia memasuki kancah PIlpres 2014.

Jokowi, lanjutnya, terkenal dengan keberhasilannya memindahkan pedagang kaki lima di kota Solo tanpa problem dan tanpa polemik.

“Sehingga  ada pemindahan secara sukarela. Sehingga citra itu yang melekat pada Pak Jokowi. Sehingga bagi saya, ini bukan tugas yang berat bagi rezim Pak Jokowi untuk menyelesaikan problem ganti rugi,” tambahnya.

Terlebih, Jokowi sudah berkenan menerima keluhan warga dan memerintahkan pada menteri terkait untuk menyelesaikan masalah itu.

“Rasanya tidak ada problem. Seharusnya masalah semacam ini sudah selesai sebelum fasilitas ini diresmikan. Saya tidak tahu ada di mana problem ini, sehingga masih muncul masalah seperti ini.”

Adi juga berpendapat bahwa ada beberapa motivasi dari warga, yang harus diketahui duduk soalnya, dan menurutnya pemerintah juga sudah berusaha untuk mengatasi masalah ini.

“Hanya memang harus berkali-kali dialog, dan saya pikir Pak Jokowi dengan modal citra bersedia mendengar, bersedia berdialog, memang punya kewajiban bahwa aparat di bawah itu siap mendengar keluhan dari masyarakat,” urainya.

“Karena memang setiap, kali ada event pasti harga aset di situ, terutama tanah, itu akan melonjak. Itu akan banyak sekali spekulan tanah.”

Sementara, Deputi Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Parekraf Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Rizki Handayani, menyatakan hal senada.

Baca Juga: Usai Jajal Sirkuit Mandalika, Jokowi Tantang Sean Gelael di Formula E Jakarta

Menurutnya, persoalan pembebasan lahan di sekitar kawasan Mandalika sudah ditangani langsung oleh presiden.

“Kalau persoalan tanah tadi juga sudah ditangani oleh presiden langsung, saya pikir sudah paling top nya di negara ini.”

Pihaknya dari Kemenparekraf memiliki beberapa tugas, termasuk membantu di bidang pembebasan lahan, yang dilakukan oleh deputi Bidang Destinasi.

“Kalau kita lihat sekarang, kami lebih promosi dari event ini, promosi di dalam negeri maupun di luar negeri nantinya ketika sudah dibuka, kemudian menyiapkan  sumber daya manusia,” kata Rizki.

Dia menegaskan, pihaknya sudah banyak sekali melakukan program-program pengembangan sumber daya manusia di Lombok, di kawasan Mandalika maupun di luar kawasan Mandalika.

Kemudian juga dari bidang Ekraf, bagaimana pendampingan-pendampingan untuk menyiapkan produk-produk yang  dihasilkan oleh masyarakat bisa menjadi pilihan yang dibeli oleh wisatawan.

“Pengembangan paket-paket wisata kami juga berkolaborasi, kami mendukung pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pariwisata dan asosiasi pariwisata di NTB, kemudian mengundang beberapa kelompok atau asosiasi pecinta otomotif, ada yang dari mobil dan ada yang dari motor.”