PDIP Ingatkan Menteri yang Berpotensi Jadi Capres atau Cawapres Tetap Fokus Pada Tugas

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menghindari kegiatan yang sifatnya menyangkut pilpres maupun elektabilitas menyongsong 2024.

Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal PDI P Arif Wibowo, Rabu (10/11/2021).

“Jadi kalau ada menteri yang berpotensi untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden harus tetap fokus pada tugasnya sebagai menteri dan bawahan presiden,” ujarnya.

“Dan memastikan semua kegiatan dan program presiden itu berjalan apalagi yang menjadi harapan rakyat di pemerintahan presiden Jokowi yang masih tersisa kurang lebih 3 tahun.”

Menurut Arif, Menteri Kabinet Indonesia Maju harus berkomiten kuat menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya hingga akhir masa pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Baca Juga: Pengamat Minta Jokowi Pecat Menteri yang Berniat Maju di Pilpres, Ini Alasannya

“Saya mengajak sekaligus mengimbau kepada kabinet pemerintah presiden Jokowi untuk berkomitmen kuat menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya sebagai menteri di kabinet,” kata Arif Wibowo.

“Untuk memastikan seluruh kebijakan presiden bisa dilaksanakan dengan maksimal dan mencapai sesuai target presiden dan harapan masyarakat.”

Hal senada juga disampaikan Pengamat dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA Indonesia) Ray Rangkuti kepada KOMPAS TV.

Menurutnya Ray, jika anggota Kabinet ada yang berkeinginan maju pada Pilpres 2024 sangat mudah dipastikan konsolidasi, kordinasi, dan efektivitas pemerintahan akan sulit dilakukan.

“Lebih sulit lagi pada tahun-tahun pemilu. Yakni tahun 2023 ke 2024. Bukan hanya partai koalisi, para menteri akan meningkat intensitas kesibukannya mengurus elektabilitas diri dan partainya,” ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Beri Lampu Hijau, Para Menteri Boleh Beraksi Naikkan Elektabilitas

“Dalam situasi seperti ini, kerja-kerja positif menteri akan digaungkan sebagai hasil karya sang menteri. Yang sedikit banyak akan membuat persaingan di antara para menteri/teman koalisi makin meningkat.”

Pada akhirnya, lanjut Ray, soliditas anggota koalisi juga akan makin menipis.

“Tiap partai potensial akan jalan sendiri-sendiri, bahkan jika itu harus berbeda dengan presiden,” katanya.

“Jika tren kepuasan terhadap kinerja presiden makin menurun (sebagaimana akhir-akhir ini ditunjukan oleh berbagai hasil survey), tidak sulit menebak partai-partai akan cari jalan untuk "buang badan". Ini tradisi politik biasa di Indonesia.”

Selain itu, Ray memprediksi juga akan marak kampanye terselubung yang sama sekali tidak bisa ditindak.

“Khususnya terkait dengan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, acara-acara negara ditumpangi oleh aktivitas kampanye, dan tidak menutup kemungkinan membiayai kegiatan kampanye dari dana negara,” katanya.

“Situasi ini akan sulit karena sama sekali tidak ada lembaga resmi yang dapat mengontrolnya, kecuali presiden sendiri. Bawaslu belum memiliki kewenangan melakukan pencegahan apalagi penindakan atas kegiatan seperti ini.”