Jawab LBH Jakarta Soal Isu Banjir, Pemprov DKI: Penanganan Banjir Tidak Berorientasi Betonisasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjawab laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta soal penanganan banjir di Jakarta yang masih berorientasi pada betonisasi

Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, program pengendalian banjir Jakarta justru banyak dilakukan tidak berorientasi pada betonisasi.

"Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai program yang tidak berorientasi pada betonisasi, seperti program Gerebek Lumpur dengan mengintensifkan pengerukan pada selokan, kali, situ, waduk," kata Sigit dalam keterangan pers, dikutip Minggu (24/10/2021).

Selain itu, Pemprov DKI membuat olakan-olakan, memperbaiki saluran air, mengintensifkan instalasi sumur resapan atau drainase vertikal dan mengimplementasikan Blue and Green, yaitu taman yang menjadi kawasan tampungan air sementara saat intensitas hujan tinggi.

Baca Juga: LBH Jakarta Soroti Swastanisasi Air, Pemprov DKI Pastikan Akan Akhiri Kontrak dengan Mitra Swasta

Pemprov DKI Jakarta, kata Sigit, menyiagakan pompa sepanjang tahun di 178 lokasi rumah pompa. Terdapat 457 pompa stasioner di dekat sungai, waduk, maupun pintu air.

"Lalu, terdapat 282 unit pompa mobile atau portabel yang tersebar di lima Kota Administrasi. Pemprov DKI Jakarta juga mendatangkan tambahan pompa mobile sebanyak 40 unit," tutur dia.

Sebagai tambahan, Pemprov DKI Jakarta juga secara masif membuat drainase vertikal untuk membantu penyerapan air ke tanah dan menampung cadangan air bersih

Sepanjang 2021, ada 6.967 titik drainase vertikal yang dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.

"Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, masyarakat umum, dan komunitas turut membangun drainase vertikal, sehingga total sudah terbangun 11.975 titik drainase vertikal di Jakarta," kata Sigit. 

Selain itu, tutur Sigit, sebagai upaya penanganan banjir rob akibat naiknya permukaan laut, Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dalam membangun tanggul pantai di sepanjang wilayah pesisir Jakarta yang membentang sekitar 12,66 kilometer di pantai Utara.

"Ke depan, target pembangunan tanggul sepanjang 46,21 kilometer," kata dia.

Baca Juga: LBH Jakarta Beri Anies Rapor Merah, Ini Jawaban Pemprov DKI soal Buruknya Kualitas Udara Jakarta

LBH Jakarta, melalui laporan bertajuk "Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan Di Ibukota", mengkritik penanganan banjir Jakarta yang dinilai tidak mengakar pada beberapa penyebab banjir di Jakarta.

Beberapa tipe banjir seperti banjir rob, banjir dari hulu dan banjir akibat kegagalan infrastruktur masih ditanggapi sebagai banjir karena luapan sungai. Pemprov DKI dinilai menghilangkan substansi penanganan banjir dan berfokus pada betonisasi.