Pengamat: Polemik 'Banteng dan Celeng' Dapat Menguntungkan PDIP

JAKARTA, KOMPAS.TV – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai polemik “Banteng dan Celeng” dapat menguntungkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebab, pemberitaan mengenai pemilu presiden 2024 didominasi kader-kader PDIP seperti Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

“Dalam konteks pemberitaan menguntungkan PDIP. Karena jangan sampai partai terbesar menjadi penonton karena ketakutan menyebut nama,” ujar Yunarto saat menjadi narasumber di program Kompas Petang di Kompas TV, Kamis (14/10/2021).

Yunarto mengatakan sistem Pemilu 2024 adalah serentak antara pilpres dan pileg. Efek pemberitaan di pilpres bakal berimplikasi di pileg.

Baca Juga: Panas! Isu Banteng dan Celeng Tidak Buat Kader PDIP Terpecah

Dia menyebut, PDIP sendiri sudah merasakan “nikmatnya” efek ini. Sebab, selain efek kerja kader yang luar biasa dalam pemilu, namun juga pemberitaan mengenai calon presiden Joko Widodo, telah mengangkat juga perolehan suara PDIP.

“Itu sudah dirasakan kenikmatannya oleh PDIP. Kadernya memang Pak Jokowi kemudian partainya juga terangkat selain karena faktor mesin politik yang luar biasa,” tuturnya.

Namun di sisi lain, menurut Yunarto, PDIP juga harus menghindari agar polemik banteng dan celeng tidak mengarah menjadi perpecahan. Apalagi jika penegakan aturan pelarangan deklarasi capres, dilakukan secara tebang pilih atau mengarah ke tokoh-tokoh tertentu saja.  

Baca Juga: Ganjar soal Polemik Banteng vs Celeng: Sekali Banteng Tetap Banteng!

“Jangan sampai penegakan aturan ini sifatnya ad hominem atau ditujukan kelompok tertentu, faksi tertentu apalagi sosok tertentu. Kalau terjadi itu berpotensi menimbulkan perpecahan,” paparnya.

Menurut Yunarto perintah DPP PDIP agar kadernya menghindari pembicaraan soal capres-cawapres sebelum ditentukan ketua umum,merupakan perintah yang perlu diapresiasi. Sebab, PDIP ingin menjaga kedisiplinan kader.

Namun penegakan aturan tersebut haruslah sungguh-sungguh. Dalam arti siapa pun yang membicarakan dukungan capres baik kepada Ganjar maupun Puan Maharani atau siapa pun, memang benar-benar diberikan sanksi. Sehingga publik tidak melihat bahwa aturan hanya ditegakkan jika menyangkut sosok tertentu saja.