Ali Mochtar Ngabalin: Menuduh, Memfitnah, Mencederai Harkat dan Martabat itu Bukan Kritik

JAKARTA, KOMPAS.TV- Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah jika pejabat publik saat ini menjadi antikritik.

Ngabalin mengatakan, kritik melekat pada para menteri dan pimpinan lembaga di pemerintahan Presiden Jokowi.

Demikian Ali Mochtar Ngabalin merespons diskusi "Jangan Jadi Pejabat Publik kalau AntiKritik" di KOMPAS TV, Kamis (2/9/2021).

“Kenapa begitu, karena perintah Presiden Joko Widodo untuk selalu membuka diri,” tegas Ali Mochtar Ngabalin

“Kemudian (publik) memberikan masukan, saran terkait dengan perbaikan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, itu dalam hal kritik.”

Baca Juga: Kritik Gaya  Jokowi Bagi Bingkisan  Makin Kencang, Banyak Mudarat hingga Soal Keadaban

Namun, lanjut Ali Mochtar Ngabalin, kalau ada yang menggunakan data-data yang palsu, sembrono, kemudian menuduh dan memfitnah hingga mencederai harkat dan martabat itu bukan kritik.

“Kita harus bisa menunjukkan data-data dan fakta-fakta orang yang dituduh, dicederai,” ujarnya.

“Mereka punya anak, cucu, punya keluarga besar, kemudian dituduh dan difitnah dengan hal sangat tidak lazim bagi orang yang mempunya etika,”

Oleh karena itu, Ali Mochtar Ngabalin tidak sepakat apa yang terjadi pada Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dianggap sebagai kritik.

Baca Juga: Sindir Gibran Tambah Lokasi Mural, Seniman Solo Tak Yakin Bisa untuk Kritik

Apalagi sejauh ini, keduanya pejabat di pemerintahan Jokowi tersebut tidak pernah merasa gusar dengan kritik.

“Kalau kritik nggak ada masalah, tetapi ketika dia difitnah, dituduh dengan hal-hal yang mencederai harkat dan martabatnya, semua orang punya hak demokrasi loh, semua orang punya harga diri,” ujar Ngabalin.

“Ketika itu diperhadapkan kepada sosok-sosok opung-opung, eyang-eyang, kakung-kakung kaya gitu dituduh dengan berbagai fitnahan, dimana logika kita?”