Politikus PKS Kesal, Janji Pemerintah Tak ada Impor Beras Diingkari

JAKARTA, KOMPAS.TV- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet, kesal karena pemerintah yang pernah berjanji tidak akan ada impor selama 2021, ternyata diingkari. 

Sebab berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata ada impor beras khusus sebanyak 41,6.000 ton dengan nilai 18,5 juta dolar AS per Juli 2021. 

Slamet mengatakan, pemerintah mengelak adanya importasi beras. Dan dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Bulog,  Slamet menanyakan status Kementerian Perdagangan apakah tidak termasuk bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Alasan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Tak Setuju Impor Beras Saat Panen Raya

"Saya menanyakan kepada pak Buwas [Budi Waseso] kalo beras khusus itu legal apa ilegal?," kata Slamet, dalam RDP Senin (30/8/2021). Dan Dirut Bulog pun menjawab "legal". 

Padahal, kata Slamet,  Presiden Jokowi memastikan bahwa di tahun 2021 ini tidak ada impor beras namun datanya menunjukkan adanya impor beras.

Baca Juga: Beras Bulog di Indramayu Kurang Diminati, Kok Bisa?

"Jangan sampai pemerintah ini hanya memilah-milah data yang faktanya ada impor tapi dikatakan tidak ada impor, saya sampaikan di meja yang terhormat ini agar datanya clear," imbuhnya.

 
Mau disebut apa saja, kata Slamet beras yang sudah masuk ke wilayah Indonesia secara legal, itu artinya beras impor. "Jangan sampai pemerintah mengingkari," tandasnya.  Sebab, importasi beras khusus yang dilakukan pemerintah dan dinilai sangat merugikan rakyat kecil terutama petani.