5 Isi Rapat Tertutup Presiden Jokowi dengan Pimpinan Partai Koalisi, Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) dari 7 partai koalisi pemerintah. Berikut isi pertemuan yang berlangsung mulai pukul 15.00 WIB, Rabu (25/8/2021).

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, Presiden Jokowi membuka pertemuan koalisi yang berlangsung secara akrab.

Menurut Johnny, pertemuan itu fokus membahas 5 hal. Mulai penanganan pandemi hingga ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur.

“Yang pertama, penanganan pandemi Covid-19, capaian-capaiannya, tantangan-tantangannya dan tolok ukur yang digunakan pemerintah,” ujar Johhny Plate.

Baca Juga: Kasus Corona Indonesia Meningkat dari Jumlah Kasus Positif, Kesembuhan Hingga Kematian

Ia mengatakan, capaian penanganan pandemi oleh pemerintah menunjukkan tanda yang baik.

“Yang kedua terkait perekomian nasional yang juga berhubungan dengan capaian makro ekonomi nasional dan tantangan-tantangan ekonomi nasional.”

Johnny menyebut, masyarakat Indonesia perlu bergembira pada pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi sulit pandemi.

“Pada kuartal pertama 2021, kita masih kontraksi 0,7%.Tapi, di kuartal kedua kita sudah bertumbuh 7,07%. Harapannya pertumbuhan itu bisa kita pertahankan,” beber Johnny.

Meski begitu, Johnny menyinggung lonjakan kasus Covid-19 akibat varian Delta dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi.

“Yang ketiga adalah strategi ekonomi dan bisnis negara. Presiden menyampaikan untuk memungkinkan agar kebijakan perekonomian kita dari ekonomi konsumsi bisa beranjak ke ekonomi berbasis produksi,” kata Johnny.

Jokowi, kata Johnny, ingin komoditas ekonomi dapat diolah sehingga bernilai tambah di dalam negeri, utamanya di sektor tambang, pertanian, dan ekonomi hijau.

“Jadi di pertambangan perlu ada hilirisasi. Untuk pertanian penerapan digitalisasi dan ekonomi hijau,” urainya.

Fokus pembicaraan keempat soal tata negara, otonomi daerah dan sistem pemerintahan akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Ketua DPR Soroti soal Bansos Mandeg di Pemda: Bagaimana Mau Bangun Kepercayaan Rakyat?

“DIbutuhkan suatu evaluasi menyeluruh agar Indonesia tata kelola pemerintahan pusat, otonomi daerah, dan sistem pemerintahan kita sekarang itu dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,” ujar Johnny.

Terakhir, pertemuan juga membahas pembangunan ibu kota Indonesia yang baru. Presiden Jokowi menginginkan dukungan dari 7 partai koalisi dalam penyusunan undang-undang ibu kota baru.

“Yang kelima terkait ibu kota negara. Kita menyadari masih dalam tahap pandemi Covid-19 dengan tantangan ekonomi yang besar. Tetapi, kita tetap perlu memikirkan untuk mempunyai ibu kota negara baru,” ucap Johnny.

Pertemuan dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Sekjen Johnny Plate.

Lalu, hadir pula Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Sekjen Ahmad Muzani, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama Sekjen Lodewijk Paulus.

Terakhir, ada juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua Umum PPP Suharsono Monoarfa bersama Sekjen Arwani Thomafi, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno.

Baca Juga: Prabowo Mantap Dukung Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara: Kita Harus Ada Keberanian