Menkes: Vaksin Hibah Tidak Dijual, tapi Diberikan ke Kaum Difabel

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa program vaksinasi berbayar nanti bukan merupakan vaksin hasil hibah negara sahabat. Pasalnya, setiap pemberian vaksin dari negara lain itu akan digunakan untuk kepentingan vaksinasi yang gratis. 

"Saya ingin memastikan bahwa 500 ribu dan akan tambah lagi 250 ribu hibah pribadi dari raja UEA tidak dijual oleh Bio Farma. Hibah itu dipegang oleh kami, kami sangat hati-hati setiap mau mengeluarkan," kata Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (13/7/2021).

Baca Juga: Vaksin Berbayar Ditunda, Ini Kata Erick Thohir Mulai dari Syarat Hingga Asal Dana Pembelian Vaksin

Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta agar vaksin hibah diberikan kepada para kaum difabel yang berada di zona merah. 

"Arahan bapak presiden vaksin ini tadinya mau dipakai untuk haji. Tapi karena tidak jadi, diarahkan ke difabel. Ini diberikan sebagai jatah pribadi ke difabel-difabel yang ada di zona merah," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon berharap rencana pemerintah menjual vaksin kepada masyarakat bukan sebuah vaksin dari hasil pemberian negara sahabat. Pasalnya, dirinya menilai hal itu tak etis karena seperti mencari untung dari kantong rakyatnya sendiri. 

Seperti diketahui, pemerintah akan melaksanakan program itu di 8 klinik Kimia Farma yang dimulai pada hari ini. Namun pelaksanaan itu harus ditunda karena alasan animo masyarakat yang banyak.

"Semoga juga bukan vaksin hibah negara sahabat yang diperjualbelikan," tulis Fadli dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon, Senin (12/7/2021). 

Baca Juga: Update 12 Juli: Warga Penerima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama Bertambah 101 Ribu Lebih

Ia mengimbau agar program vaksin berbayar itu diurungkan oleh pemerintah. 

"Vaksin Gotong Royong (berbayar) harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang membeli vaksin pakai uang rakyat trus dijual lagi ke rakyat," ujarnya.