Golkar Perintahkan Seluruh Kader Pasang Baliho Airlangga untuk Persiapan Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - DPP Partai Golkar menerbitkan surat bernomor Sprin 23/DPP/Golkar/VII/2021. Dokumen itu ditandatangani Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin pada Sabtu (3/7/2021). 

Dalam dokumen itu memerintahkan kepada Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Ketua DPD Partai Golkar provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia, Ketua Umum organisasi sayap dan Ormas Hasta Karya, untuk memasang foto Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam bentuk baliho atau billboard dan videotron. 

Baca Juga: Niatnya Biar Hemat, Pemilu Serentak 2019 Malah Boros Anggaran Rp179 M

"Pemasangan billboard/videotron berlaku mulai tanggal 21 Juli 2021 s/d 31 Juli Desember 2021. Melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab demi kebesaran Partai Golkar," tulis surat bernomor Sprin 23/DPP/Golkar/VII/2021 yang dikutip Kompas TV, Senin (5/7/2021).

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut bahwa penerbitan surat tersebut merupakan amanah dari Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar pada Maret 2021 tentang pengusulan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. 

"Ya betul. Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Rakernas dan Rapimnas Maret 2021 yang lalu yang menginstruksikan seluruh kader Partai Golkar untuk menyosialisasikan Ketua Umum Partai Golkar kepada seluruh masyarakat," kata Ace saat dihubungi Kompas TV. 

Sementara itu, Ketua Umum Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Dave Laksono menyatakan, seluruh kader partai berlambang pohon beringin tersebut akan semangat menyosialisasikan Menko Perkekonomian itu dalam menyongsong Pilpres 2024.

"Tanpa perintah pun, para kader sudah semangat menyosialisasikan Pak AH (Airlangga Hartarto)," ujarnya.

Meski begitu, anggota Komisi I DPR RI itu tak mengetahui penerbitan surat tersebut. Sebab, kata dia, sebagai kader yang baik tanpa ada perintah pun sudah sewajarnya untuk mendukung langkah ketua umum dalam agenda pesta demokrasi lima tahunan nanti. 

Baca Juga: PDIP Ingin Kembali Menang di Pemilu 2024, Djarot: Bisa Wujudkan Indonesia Merdeka

"Menurut saya itu bukan hal yang luar biasa, sudah kewajiban yah," kata Dave.