Novel Ternyata Sempat Tanya Langsung Firli Bahuri soal TWK hingga Hubungan Organisasi Terlarang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sempat berbicara dengan penyidik senior Novel Baswedan soal pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Saat itu, Novel menanyakan kepentingan melaksanakan tes ini bagi pegawai KPK.

“Saya sempat tanya Pak Firli, saya WhatsApp, apakah jika TWK digunakan untuk mencari tahu ada pegawai yang berhubungan dengan organisasi terlarang, maka sudah ada indikasinya? Apa indikasinya?” kata Novel dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (2/6/2021).

Baca Juga: Ketua KPK Klaim Masih Memburu Harun Masiku

Pertanyaan Novel itu muncul karena para pimpinan KPK selalu mengatakan alasan mengadakan TWK untuk mengetahui afiliasi pegawai KPK dengan organisasi terlarang, kecintaan pada NKRI, dan kepatuhan pada UUD 1945 serta Pancasila.

Firli, kata Novel, mengakui tidak mengetahui ada pegawai KPK yang terafiliasi dengan organisasi terlarang.

“Dijawab beliau, 'Tidak ada'. Lalu saya mengatakan, jika memang ada indikasinya, tidak perlu menunggu proses peralihan status kepegawaian,” tutur Novel.

Menurut Novel, KPK bisa langsung memberhentikan pegawai yang terindikasi berhubungan dengan organisasi terlarang tanpa proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Setiap saat pegawai (yang terafiliasi organisasi terlarang) itu bisa diberhentikan, disingkirkan, karena hal itu juga sudah melanggar kode etik di KPK,” imbuh Novel.

Novel menuturkan, Firli beralasan pihaknya meminta Badan Kepegawaian Negara mengadakan TWK untuk memetakan pegawai KPK.

Baca Juga: Harun Al Rasyid Ungkap Lebih dari 5 Kasus Matang OTT KPK Terkendala Akibat TWK

Karena alasan itu, para pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan percaya dan mengikuti TWK.

"Maka, kami kemudian berpikir positif dan mengikuti saja. Tapi, akhirnya masalahnya banyak,” kata Novel.

Usai tes, pimpinan KPK mengumumkan 75 pegawai tidak lolos. Belakangan, 51 pegawai akan dipecat, sedangkan 24 orang bakal menjalani pembinaan untuk menjadi ASN.

Novel berpendapat, pemecatan 51 orang itu bakal membuat orang-orang takut mengabdi untuk masyarakat karena tuduhan terkait organisasi terlarang.

“Orang-orang yang risiko pengabdian dan dedikasi terbaik dengan mudah disebut radikal atau Taliban. Saya khawatir ke depan orang-orang takut jika benar-benar membela kepentingan negara,” ujar Novel.

Ia juga mengatakan, pemberhentian 51 pegawai KPK ini dapat menghambat pemberantasan korupsi.

Baca Juga: KPI Sebut Indosiar akan Segera Ganti Pemeran Zahra Dalam Sinetron Suara Hati Istri

"Ini bukan hanya masalah menyingkirkan pegawai yang berpotensi dengan cara semena-mena. Tapi, saya melihat harapan masyarakat pada pemberantasan korupsi sungguh-sungguh terancam," tegasnya. 

Selasa (1/6/2021) kemarin, 1.271 pegawai KPK telah dilantik menjadi ASN. Usai pelantikan para pegawai KPK, Firli membantah TWK adalah cara menyingkirkan beberapa orang.

“Jadi tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun. Kami pimpinan tidak ada satupun niat untuk menyingkirkan seseorang. Tapi hasil TWK adalah hasil sendiri,” ujarnya saat jumpa pers di Gedung KPK, Selasa.