Giri Suprapdiono Sebut TWK KPK Bukan Isu Kepegawaian, tapi Soal Harapan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono menyebut, isu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di lembaga ini bukan sekedar isu kepegawaian.

Giri menilai, masyarakat ramai membicarakan TWK karena ada harapan pada KPK untuk memberantas korupsi.

Menurutnya, keputusan beberapa lembaga memecat 51 pegawai KPK karena tak lolos TWK itu menghilangkan harapan masyarakat.

Baca Juga: 1.271 Pegawai KPK Resmi Dilantik Jadi ASN

“TWK ini isu hampir sebulan naik terus, jarang isu bisa selama ini. Karena ini bukan isu kepegawaian, ini orang tertarik karena sudah telanjur menaruh harapan di KPK, tapi harapan itu hilang," kata Giri dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (1/6/2021).

Meski begitu, Giri mengatakan sejumlah pegawai KPK sedang memperjuangkan nasib seluruh pegawai yang diberhentikan itu.

"Langkahnya kami kemarin sudah ke Ombudsman dan lain sebagainya. Ini kami sedang mengumpulkan bahan untuk lanjut ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,” ujar Giri, dilansir dari Kompas.com.

Ia juga berpendapat, kebijakan TWK ini adalah tanggung jawab seluruh pimpinan KPK, tidak hanya Firli Bahuri sebagai ketua lembaga antirasuah ini.

Sebab itu, para pekerja yang tergabung dalam Wadah Pegawai KPK melaporkan seluruh pimpinan lembaga antirasuah ini.

“Yang kita laporkan ke Dewas adalah semua pimpinan. Kepemimpinan memang ada yang dominan, jika Ketua KPK yang menghendaki (TWK), namun yang lain juga turut membiarkan keputusan itu terjadi,” terang Giri.

Baca Juga: Peneliti ICW Nilai Pimpinan KPK Arogan Abaikan Sejumlah Aturan Terkait Pegawai yang Tidak Lolos TWK

Giri bahkan menilai, seluruh Pimpinan KPK melempar tanggung jawab pelaksanaan TWK pada lembaga lain.

“Menurut saya, ini kepemimpinan di luar teori organisasi, yaitu berlindung di lembaga lain. ini Badan Kepegawaian Negara)  yang melakukan, tapi kan yang minta pimpinan KPK,” lanjut Giri.

Giri adalah salah satu di antara 51 pegawai yang tak lolos TWK KPK dan tidak termasuk 24 pegawai yang akan menjalani pembinaan lanjutan agar dapat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, 51 pegawai itu mendapat rapor merah dan tidak bisa dibina lagi.

Giri pernah mengungkapkan, banyak pegawai yang tidak lolos TWK sedang menangani kasus-kasus korupsi besar, seperti korupsi bantuan sosial (bansos) serta korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Beberapa penyidik sebetulnya sedang menangani kasus-kasus yang besar," katanya, Sabtu (8/5/2021).
Baca Juga: Fahri Sebut, Sikapnya Terhadap KPK dari Dulu Tetap Sama

Giri memberi contoh, penyidik Andre Nainggolan yang sedang menangani kasus korupsi terkait bansos. Lalu Novel Baswedan yang tengah menangani kasus korupsi di KKP.

Selain itu, ada 9 kepala satuan tugas (kasatgas) KPK yang tak lolos TWK, yaitu 7 kasatgas penyelidikan dan 2 kasatgas penyidikan.

“Saya yakin dengan common sense yang ada dari 9 kasatgas yang ada pasti membahayakan kelangsungan dari penanganan kasus tersebut," imbuh Giri.