Menaker: Jumlah Pengangguran Terbuka Turun 950.000 pada Februari 2021

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut jumlah pengangguran terbuka di Indonesia telah menurun sekitar 950.000 orang pada Februari 2021.

Hal tersebut Ida sampaikan ketika menghadiri Rapat Kerja bersama Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dan Komisi IX DPR RI, Senin (24/5/2021), yang salah satu agendanya adalah jumlah pengangguran di tanah air.

"Akibat pandemi, jumlah pengangguran terbuka pada Agusus 2020 mencapai 9,7 juta, dan setelah dilakukan segala cara jumlah tesebut dapat berkurang 950.000," ujar Ida.

Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia yang masuk ke dalam usia kerja ada sekitar 205,36 juta orang, pada Februari 2021, dengan 139,81 juta atau 68,08 persen di antaranya merupakan angkatan kerja.

Baca Juga: Pekerja Seni, Diajak Menaker Ikut BPJS Ketenagakerjaan Nih!

Dengan rincian, 131,06 juta atau 93,74 persen berstatus bekerja dan 8,75 juta atau 6,26 persen berstatus penganggur terbuka.

Lebih lanjut, sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan 40,38 persen berpendidikan maksimal SD ke bawah.

Meski begitu, tingkat pengangguran tertinggi justru datang dari yang berpendidikan SMK dengan jumlah porsi sebesar 11,45 persen.

Sedangkan dari tingkat SMA jumlahnya sebanyak 8,55 persen, diikuti tamatan universitas 6,97 persen dan diploma 6,61 persen.

Baca Juga: Menaker Terima 1.860 Aduan di Posko THR, dari yang Nyicil sampai Bayar Setengah

Sementara jumlah pengangguran dengan pendidikan akhir SMP hanya 5,87 persen dan yang maksimal SD hanya 3,13 persen.

Terkait mismatch antara kebutuhan industri dengan kemampuan pekerja yang kerap menjadi pangkal masalah pengangguran, Ida mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah penyelesaiannya.

Untuk 2020 hingga 2024, misalnya, Kemenaker mulai melakukan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) hingga link and match ketenagakerjaan.

Dalam tranformasi BLK, arah kebijakan pun diubah total menjadi Balai Pelatihan Vokasi sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan intenasional.

Baca Juga: Kemenaker Masih Buka Posko Aduan THR Hingga 20 Mei 2021

“Transformasi BLK dilakukan dengan reformasi kelembagaan, sampai reorientasi SDM untuk meningkatkan kualitas layanan BLK," kata Ida.

"Kami akan optimalkan potensi kapasitas latih di UPTP, UPTD, dan BLK Komunitas hingga 483.991 orang per tahun, supaya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Sedangkan untuk link and match ketenagakerjaan, arah kebijakannya berupa membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.

“Kami akan terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DuDi)," ujar Ida.

Dalam rangka mendukung sertifikasi kompetensi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi, terdapat pula 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Baca Juga: H-1 Lebaran, Kemenaker Terima 2.205 Pengaduan soal THR