Trauma Masyarakat Papua pada Aparat, Anggota DPD: Korban Paling Banyak Warga Sipil

Baca Juga: Dulu, 3 Cara Ini Dilakukan Gus Dur untuk Selesaikan Konflik di Papua

Saat itu, kata Mamberob, aparat TNI hendak membebaskan sandera Organisasi Papua Merdeka (OPM) lewat operasi udara dengan helikopter.

“Masyarakat begitu percaya bahwa mereka akan ditolong, ternyata mereka ditembak dari helikopter itu. Jadi operasi pembebasan sandera itu meninggalkan trauma yang mendalam sampai hari ini,” ungkap Mamberob.

Bagi Mamberob, label teroris ini berarti akan membuat TNI makin agresif mengejar kelompok bersenjata di Papua.

Ia khawatir, hal ini akan berakhir seperti peristiwa di Nduga tahun 1996.

“Hari ini sudah banyak yang memberi informasi bahwa telah terjadi pengungsian besar-besaran akibat ada pengejaran pelaku penembakan atau kelompok bersenjata,” ujarnya.

Senada dengan itu, Pater Bernadus Bofitwos Baru, pemuka agama di Papua Barat pun mengatakan ada trauma di tengah orang Papua pada aparat.

Bernadus menyebut, warga Papua tahun lalu juga khawatir saat TNI mendirikan Kodim dan Koramil baru di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw.

“Dengan pendirian pos-pos itu, tentunya masyarakat merasa cemas, merasa takut dan kuatir kalau mereka membicarakan soal hak-haknya, hak-hak masyarakat adat, soal tanah mereka atau apa,” beber Bernadus.

Baca Juga: Organisasi Advokat Peradi Pergerakan Nilai Pelabelan Teroris KKB Tidak Sesuai UU Terorisme

“Itu pengalaman-pengalaman yang justru masyarakat, orang-orang Papua pada umumnya trauma dan takut kalau ada pihak keamanan,” imbuhnya.

Bernadus juga mengkritik cara pemerintah selama ini memutuskan kebijakan di Papua tanpa dialog terlebih dahulu dengan masyarakat setempat.

“Masyarakat antisipasi kalau akan ada pihak keamanan ke situ. Apakah mereka betul-betul membawa keamanan atau justru menciptakan konflik baru. Karena proses dialognya, proses untuk diskusi keputusan itu sepihak, dari atas ke bawah,” pungkas Bernadus.