Eijkman Dorong Pengembangan Vaksin Nusantara Ikut Protokol Penelitian

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kegaduhan soal vaksin Nusantara gagasan mantan Menkes Terawan Agus Putranto bisa tidak terjadi jika tim melaksanakan protokol penelitian sesuai dengan yang disepakati bersama.

Direktur Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Amin Soebandrio menjelaskan, ada beberapa temuan terhadap inkonsistensi protokol penelitian dalam pengembangan vaksin Nusantara.

Menurutnya jika tim pengembangan vaksin Nusantara mengacu pada kaidah ilmiah yang sudah disepakati, polemik vaksin gagasan terawan tidak akan terjadi.

Baca Juga: BPOM Ogah Komentari Lagi Vaksin Nusantara: Penilaiaan Kami Sudah Selesai, Belum Bisa ke Fase 2

Semisal memuat tolok ukur yang digunakan bagi asesor terhadap pengembangan vaksin Nusantara.

Ia menillai polemik vaksin yang menggunakan sel dendritik ini karena ada kekeliruan dalam menafsirkan protokol penelitian yang seharusnya jadi satu-satunya acuan dalam penilaian penelitian.

"Mungkin hulunya dari situ. Artinya, ketika kita menyiapkan dokumen awal yang harus dipegang bersama, itu yang harus dijadikan acuan. Kalau kita keliru menafsirkan dan menerapkan dokumen itu, itu yang menjadi permasalahan," ujar saat diskusi virtual, Sabtu (17/4/2021).

Lebih lanjut Amin menjelaskan vaksin Nusantara tidak dapat digunakan secara massal seperti vaksin yang saat ini disuntikkan kepada masyarakat.

Baca Juga: Dukungan Warga Mengalir untuk BPOM dalam Menjalankan Uji Klinis Vaksin Tanpa Tekanan

Hal ini lantaran vaksin menggunakan sel dendritik dari calon orang yang divaksin. Artinya dosis vaksin yang diberikan kepada satu orang, tidak bisa diberikan lagi ke orang lain karena ada perbedaan sel.

Jika harus disuntikkan kepada orang lain akan ada kemungkinan reaksi Graft versus Host Disease (GvHD).

“Kita menyebutkan vaksin dendritik ini adalah vaksin individual karena darah dari orang tertentu kemudian diproses dan harus dimasukkan untuk orang yang sama. Sebab, setiap sel orang itu punya KTP sendiri, jadi ketika dimasukkan ke tubuh orang lain, akan terjadi penolakan,” ujar Amin.

Baca Juga: Ahmad Rusdan: Desain Vaksin Nusantara Bermasalah - ROSI

Pengembangan vaksin Nusantara menimbulkan pro-kontra karena peneliti melanjutkan ke uji klinik fase dua meski belum ada izin dari BPOM.

Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers yang diikuti secara daring dari Jakarta, Jumat mengemukakan, vaksin merupakan produk yang sangat kritis karena menyangkut jiwa manusia dalam penggunaannya.

Oleh sebab itu, seluruh proses pengembangan vaksin harus memerhatikan standar yang berlaku agar manusia yang juga menjadi subjek penelitian dapat terlindungi.