Risma Sebut Anggaran Habis, Bansos Tunai Tidak Akan Dilanjutkan

KOMPAS.TV - Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan tidak akan melanjutkan program bantuan sosial tunai.

Bansos terakhir akan turun pada 2021.

Mensos Tri Rismaharini beralasan, tak memiliki anggaran lagi untuk bansos.

“Engga ada anggarannya untuk itu,” ujar Risma, Rabu (31/3/2021), seperti dikutip dari Antara.

Risma juga mengatakan, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia telah menunjukkan tanda-tanda ekonomi membaik. Ini menjadi alasan lain bansos tunai tak berlanjut.

Baca Juga: Hari Terakhir Lapor SPT, Cek Lagi Daftar Harta yang Harus Dilaporkan

Menurut Risma, pemerintah masih tetap akan memberi bantuan bagi kelompok warga miskin.

Namun, bantuan itu akan tersalur lewat program bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau bansos sembako.

“Kalau misalkan di daerah masih ada warga yang perlu ditolong, mereka masih bisa mengajukan ke kami. Nanti kami bantu dalam bentuk BPNT,” beber Risma.

Staf Ahli Mensos Bidang Aksesibilitas Sosial, Sonny W Manalu sebelumnya pernah menyebut dana BST Kemensos hanya tersedia hingga 1 April 2021.

Kemensos telah menyalurkan dana sekitar Rp12 triliun setiap bulan pada 10 juta keluarga penerima manfaat (PKM) selama 4 bulan sejak Januari 2021.

Tiap keluarga penerima mendapat Rp300 ribu per bulan dengan PT Pos Indonesia (Persero) bertindak sebagai penyalur BST.

Pengamat sebelumnya memperingatkan pemerintah terkait ancaman penyelewengan bansos karena  sengkarut data Kemensos.

“Masalahnya adalah data base masyarakat yang berhak menerima bansos tidak ada atau kalaupun ada pola verifikasi dan validasinya relatif tidak berjalan,” ujar Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis, dikutip dari Kontan.

Baca Juga: Bantuan Sosial Tunai Tahap 3 Cair Akhir Maret, Jatah April akan Dipercepat

Rissalwan juga mengingatkan bahaya penyelewengan bansos sembako.

“Kembali lagi ke cara tradisional dengan pembagian kantong sembako yang sangat rentan terhadap penyelewengan,” ujar Rissalwan.

Padahal, Rissalwan mengatakan, penyaluran bansos sudah menggunakan mekanisme transfer dana ke penerima manfaat secara langsung sebelum pandemi Covid-19. 

Contohnya, bansos Program Keluarga Harapan atau PKH.

Menurutnya, mekanisme penyaluran melalui perbankan ini terbukti sulit memunculkan peluang penyimpangan atau korupsi.

Hal itu lantaran mekanisme pencatatan transaksi perbankan yang ketat.

Bila Indonesia akan kembali memberikan bansos sembako, hal berbeda terjadi di Amerika Serikat.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyiapkan anggaran besar untuk memberikan stimulus tunai bagi warga miskin.

Undang-undang stimulus Amerika menyatakan anggaran untuk bantuan bagi warga miskin mencapai 1,9 triliun dollar AS.

Sebelumnya, pemerintah Amerika memberikan dari 9 dollar AS (Rp129 ribu) per bulan untuk tiap anak dan 11 dollar AS (Rp160 ribu) untuk perempuan. 

Baca Juga: Lewat Ketua Komisi VIII DPR KPK Telusuri Dugaan Bagi-Bagi Kuota Paket Bansos

Pemerintah Amerika lalu menaikkan jatah stimulus menjadi 35 dollar AS per bulan (Rp509 ribu) untuk tiap perempuan dan anak. 

Pemimpin mayoritas senat Amerika Chuck Schumer bahkan mengatakan bakal mempertimbangkan pemberian bantuan permanen bagi warga miskin.

“Usulan ini adalah salah satu hal terpenting yang dapat kami lakukan. Kami dapat mengubah Amerika, jika kami menjadikannya permanen. Usulan bukan hanya sangat bagus untuk anak-anak dan keluarganya, tapi untuk seluruh Amerika dan ekonomi kita,” kata Schumer, Senin (15/3/2021), dikutip dari Kompas.com.