Mahfud Bilang Pemerintah Bisa Melanggar Konstitusi Demi Rakyat, PKS: Mendorong Orang Jadi Robin Hood

JAKARTA, KOMPAS TV - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Adapun pernyataan yang dimaksud mengenai pemerintah yang disebut bisa melanggar konstitusi negara dengan alasan untuk menyelamatkan rakyat.

Baca Juga: Mahfud MD Minta Usut Penyebar Video Hoaks Jaksa Terima Suap Sidang Rizieq

Pernyataan Mahfud tersebut merujuk pada teori yang termaktub dalam buku berjudul "Pergeseran Kekuasaan Eksekutif" karya Ismail Suny.

Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi menilai, pernyataan yang bersifat teori dan akademis perlu ditempatkan secara proporsional oleh setiap pejabat negara.

"Karena hal ini berpotensi berkembang liar dan disalahpahami oleh publik, sehingga akhirnya justru menimbulkan kegaduhan yang malah menutupi maksud asal pernyataannya," kata Nabil dikutip dari Kompas.com pada Minggu (21/3/2021).

Nabil berpendapat, pernyatan Mahfud tersebut mendorong orang untuk menjadi "Robin Hood". Dengan demikian, pelanggaran hukum dapat dianggap sah dengan alasan menolong.

Baca Juga: Mahfud MD: Video Jaksa Terima Suap Sidang Rizieq Hoaks!

Padahal, dalam ranah yang lebih luas, Indonesia saat ini masih terus berjuang untuk secara konsisten menegakkan konstitusi.

Atas dasar itulah, pemerintahan yang menjalankan negara juga wajib menjadi pemerintahan konstitusional yang diikat oleh konstitusi.

Menurut Nabil, seharusnya pejabat negara mendorong seluruh elemen bangsa semakin sadar, paham, dan taat akan konstitusi.

"Bukan justru memberikan statement yang kontraproduktif dan gaduh," tutur Nabil.