Pihak Lippo Geram Dituduh Penyebab Banjir Kemang, Ahok Pernah Soroti Bangunan Mewah di Bantaran Kali

“Kalau tidak ngerti, jangan sok tahu. Lippo Kemang Village itu sudah direncanakan sejak puluhan tahun," ujar Danang pada Minggu (21/2/2021), dikutip dari Kompas.com

Danang mengatakan, Lippo sudah mematuhi semua regulasi pemerintah daerah saat membangun Kemang Village.

Menurutnya, kawasan elite seluas 15,5 hektar itu telah mendapat izin sebelum pembangunan berjalan pada 2007.

“Semua izin kami kantongi terkait penggunaan tanah dalam rangka izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) DKI Jakarta,” kata Danang.

Baca Juga: Anies: Atas Izin Allah, Banjir di Jakarta Satu Hari Kering

Izin yang dimaksud mulai dari izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) yang merupakan dasar untuk permohonan izin mendirikan bangunan (IMB), hingga analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan persetujuan analisis dampak lalu lintas (andalalin).

Danang juga menolak pernyataan bahwa Kemang Village berdiri di atas tanah resapan. Lippo sebagai pengembang juga telah mendirikan kolam rentensi yang dapat menampung air 100 ribu meter kubik.

Lippo membuat kolam ini untuk menampung luapan Kali Krukut yang berada di dekat Kemang Village.

“Selama 14 tahun kami membangun Kemang Village, baru kali ini dituduh penyebab banjir. Jangan sok tahulah kalau enggak ngerti, semua perizinan lengkap," pungkas Danang.

Namun, sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama pernah menyoroti bangunan mewah di bantaran Kali Krukut. Ia mengaku ingin melakukan normalisasi sungai Jakarta, tetapi terhambat.

Baca Juga: Beredar Cuitan Aa Gym Soal Banjir Jakarta, Kominfo: Tidak Berkaitan, Itu Unggahan Tahun 2017

“Namun, itu yang masalah. Kita enggak mungkin bongkar [Kemang Village] karena [punya sertifikat] hak milik semua. Ini kan kejadian-kejadian dulu yang kita berusaha perbaiki,” kata Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Senin (29/8/2016).

Meski begitu, Ahok saat itu mengaku tak akan tebang pilih dan akan membongkar kawasan elite itu.

“Kalau dia sampai badan sungai didudukin, kalau dia ada sertifikat, mau enggak mau kami harus bebaskan bayar, tetapi ini yang berantem,” kata Ahok lagi, Kamis (8/9/2016).