Jokowi Keluarkan Instruksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

“Ajak tokoh agama, masyarakat, untuk ikut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya karhutla bagi kesehatan dan dampak ekonomi yang tidak kecil,” tutur Jokowi.

 

Dalam instruksi yang ketiga, Jokowi minta ada solusi yang permanen untuk mencegah karhutla. Sebab, 99 persen karhutla terjadi karena ulah manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja dan motifnya selalu 1 ekonomi.

 

Baca Juga: Foto Satelit Tunjukkan Kehancuran Akibat Kebakaran Besar di Perbatasan Afghanistan – Iran

 

“Karena saya tau, pembersihan lahan lewat pembakaran itu cara yang murah. Ini sudah harus dimulai edukasi kepada masyarakat dan koorperasi. Ini harus ditata ulang kembali, cari solusi agar koorperasi dan masyarakat tidak membuka lahannya dengan cara membakar,” tegasnya.

 

Selanjutnya dalam pengendalian karhutla, Jokowi menuturkan perlu dilakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut. Jokowi mengaku, sudah memerintahkan pada badan restorasi gambut dan mangrove untuk fokus memastikan kawasan hidrologi gambut permukaan air tanah tetap terjaga.

 

Baca Juga: Pabrik Pembuat Vaksin Covid-19 Terbesar di Dunia Kebakaran, Tak Ada Korban Jiwa

 

“Buat banyak embung, buat banyak kanal, buat sumur bor dengan berbagai teknik pembasahan lainnya sehingga yang namanya lahan gambut tetap basah,” imbuhnya.

 

Selain itu, dalam pernyataan di Rakor Pengendalian Karhutla, Jokowi minta pemerintah daerah, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres hingga Kapolsek memastikan penanganan karhutla cepat dilakukan.

 

“Jika diperlukan lakukan pemadaman melalui operasi udara water bombing, ini sudah sering kita lakukan, tapi kalau bisa jangan sampai, kecil langsung disiram udah mati, didarat aja karena water bombing butuh duit gede, anggaran yang gede, tapi kalau udah terlambat ya mau tidak mau kita pakai itu,” ujarnya.
 

Terakhir, Jokowi minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompormi.

 

"Saya kira Kapolri udah tahu lah apa yang harus dilakukan di sini karena kita udah pengalaman kemarin-kemarin, sudah melakukan itu. Penegakan hukum yang tegas kepada siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan baik itu di konsesi milik korporasi milik perusahaan maupun di masyarakat," tutup Jokowi.