Presiden Jokowi Siap Divaksin Jika Izin BPOM Sudah Keluar

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan divaksinasi Covid-19 pada 13 Januari mendatang. Namun, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyebut, suntik vaksin buat Presiden Jokowi diberikan bila  sudah ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Bapak Presiden akan menerima vaksin jika vaksin sudah mendapatkan  emergency use of authorization (EUA) dari Badan POM," kata jubir Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, dalam jumpa pers yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1/2021).

Izin BPOM tidak bolah ditawar lagi karena itu merupakan prosedur. "Jadi pemerintah terus berpegang pada prinsip dan prosedur kesehatan yang berlaku. Penyuntikan vaksin di Indonesia akan dijalankan ketika emergency use of authorization (EUA) vaksin tersebut dikeluarkan Badan POM dan semuanya berdasarkan data scientific," ujar Wiku.

Baca Juga: Vaksinasi Dijadwalkan Akan Mulai Pekan Depan, Sambil Menunggu Izin BPOM

Penyuntikan vaksin kepada presiden akan menandai dimulainya vaksinasi kepada masyarakat di 34 provinsi. Presiden Jokowi berharap vaksinasi tidak menghilangkan kewaspadaan terhadap virus Civid-19.

"Kita berharap dimulainya vaksinasi ini bisa menangani dan mengendalikan COVID-19, tapi saya juga titip, kita semuanya untuk menyampaikan ke saudara dan tetangga rekan-rekan kita kawan-kawan kita, meskipun vaksinasi minggu depan sudah dimulai, saya meminta untuk tetap kita waspada, tidak lengah, disiplin terhadap protokol kesehatan," kata Jokowi.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono,  memastikan vaksinasi terhadap presiden akan disiarkan secara langsung.

Baca Juga: Suntik Vaksin Corona Jokowi Disiarkan Langsung

Sedangkan teknis proses vaksinasi, dan para pihak yang akan divaksin bersama presiden, akan dibahas lebih lanjut Jumat pekan ini.

Sementara itu, distribusi vaksin sinovac juga sudah tiba di Provinsi Sumatera Barat. 

Untuk tahap awal, ada 36.920 dosis vaksin yang akan segera disuntikkan kepada tenaga kesehatan, relawan dan pekerja publik.