JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menjanjikan akan menyalurkan dana insentif program Kartu Prakerja pada 5 Januari 2021.
Penyaluran tersebut diperuntukan bagi peserta yang belum menerima dana insentif sebesar Rp 600.000 pada Desember 2020.
Head of Communication Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu memastikan bahwa program Kartu Prakerja akan berlanjut lagi pada tahun depan.
Baca Juga: Jadi Sorotan, Ini Penjelasan Terkait Kelanjutan Program dan Prioritas Penerima Kartu Prakerja
Anggaran negara yang akan dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 10 triliun. Lebih rendah dari anggaran tahun ini untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun.
"Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan tahun 2021. Menurut Pak Airlangga (Menko Perekonomian) dananya Rp 10 triliun," ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (27/12/2020), dikutip dari Kompas.com.
Namun mengenai jadwal pelaksanaan, skema, dan besaran penerima bantuan program Kartu Prakerja, Louisa masih menunggu keputusan dari Komite Cipta Kerja.
Sementara bagi peserta yang berhak menerima program namun belum mendapatkan insentif sama sekali, bisa melakukan pengaduan melalui website www.prakerja.go.id.
Nantinya, peserta Kartu Prakerja bisa memilih Form Pengaduan. Selanjutnya, isi formulir dengan melengkapi data diri, pilih kategori pertanyaan atau kendala.
Kemudian, peserta yang mengadu atau melapor akan mendapatkan nomor pelaporan atas pertanyaan atau kendala yang disampaikan.
Baca Juga: Gambar Lonceng di Halaman Dashboard Kartu Prakerja, Apa Kegunaannya?
Sebagian Besar Karyawan PHK Tak Lolos
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya menyayangkan keputusan Manajemen Pelaksana Program kartu Prakerja yang tak meloloskan sebagian besar ter-PHK yang masuk dalam daftar prioritas.
Menaker pun tak bisa berbuat banyak karena tak menaungi program kartu Prakerja.
Pertanyaan muncul saat hanya sedikit korban PHK dalam white-list atau daftar prioritas, lolos sebagai peserta program.
Hal ini mengemuka saat 2 Anggota Komisi IX menuntut jawaban Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam rapat kerja.
Namun, Menaker pun tak bisa berbuat banyak, meski sudah mengantongi alasan penolakan dari manajemen pelaksana Program Kartu Prakerja.
Sebelumnya, program pendanaan keterampilan ini juga dievaluasi oleh Badan Pusat Statistik.
Dalam survei BPS, sebanyak 66,47 persen responden peserta program masih dalam status bekerja walau tak sepenuhnya.
Meski demikian, sebagian besar hampir 90 persen responden mengakui bahwa program kartu prakerja mampu meningkatkan keterampilan kerja usai mengikuti program.
Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakeja, Denni Puspa Purbasari menyebutkan jika data kartu prakerja begerak dinamis.
Adapun yang terdampak pandemi covid-19 ada kisaran 29 juta orang dimana sudah ada hampir 5 juta orang yang sudah tidak bekerja sama sekali.
Baca Juga: Bantu Ciptakan Peluang Usaha, Sandiaga Uno Ikut Ngajar di Kelas Kewirausahaan Program Prakerja
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.