8 Penilaian FSGI Terhadap Satu Tahun Kinerja Nadiem Makarim, Hasilnya Masih Merah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai kinerja Nadiem Makariem selama setahun memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih kurang dan tidak tuntas.  

Ada delapan kebijakan Nadiem yang menjadi sorotan FSGI. Mulai dari penghapusan ujian nasional (UN) hingga program organisasi penggerak.

FSGI membuat kriteria ketuntasan minimum (KKM), yakni 75. Untuk program penghapu UN dan peluncuran kurikulum darurat di masa pandemi Covid-19, Nadiem mendapat nilai di atas KKM FSGI.

Baca Juga: Rapor Merah Mendikbud, FSGI: Gagasan Nadiem Makarim Masih Timbulkan Polemik

Berikut delapan kebijakan Nadiem yang menjadi sorotan FSGI.

Pertama kebijakan Nadiem menghapus UN mendapat nilai 100 dengan predikat baik sekali.

Kedua, dalam kebijakan peluncuran kurikulum darurat di masa pandemi Covid-19, Nadiem mendapatkan predikat baik dengan nilai 80.

Ketiga, soal kebijakan rencana asesmen nasional diberi nilai 75.

Baca Juga: Ujian Nasional Dihapus pada 2021, Mendikbud Nadiem Makarim Ganti dengan Asesmen Nasional

"75 cukup karena secara konsep sangat baik tapi kami belum bisa mengulasnya lebih jauh karena belum dilaksanakan," ujar Pengurus FSGI Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Mansur di acara Raport Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem secara virtual, Minggu (23/10/2020). Dikutip dari Kompas.com.

Keempat, kebijakan bantuan kuota internet untuk siswa dan guru yang diberi nilai 65.

Presidium FSGI Bengkulu Nihan menilai, meskipun bantuan tersebut menunjang pembelian internet yang mahal, tetapi masih banyak masyarakat terutama di daerah yang tidak bisa menikmatinya.

Dalam pengamatan FSGI, khususnya daerah-daerah, banyak anak-anak kelurga miskin yang tidak bisa menikmati bantuan kuota lantaran masih tidak memiliki perangkat untuk menikmati bantuan.

Baca Juga: Hasil Evaluasi PJJ Selama Pandemi Corona - AIMAN (Bag4)

Meskipun sudah ada bantuan kuota internet, tetapi di daerah lainnya masih ada yang belum bisa menikmati karena masalah jaringan.

"Ditambah lagi bantuan kuota itu ada yang tidak cocok dengan daerah-daerah tertentu, seperti yang kemarin kartu Axis di daerah banyak yang tidak terpakai sehingga banyak yang menukarnya dengan yang lain," ujar Nihan.

Kekurangan lainnya adalah soal proses penyaluran kuota internet yang tidak berjalan sesuai rencana.

Kelima, program merdeka belajar yang diberi nilai 60.

Baca Juga: Mendikbud Nadiem Makarim Minta Maaf Terkait Program Organisasi Penggerak

Keenam, relaksasi dana bantuan dana operasional sekolah (BOS) yang diberi nilai 60.

Ketujuh adalah kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang masih bermasalah sehingga nilainya 55.

Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mejelaskan alasan pihaknya memberikan nilai 55 untuk kebijakan PJJ Nadiem Mukarim lantaran adanya sejumlah kendala dalam proses PJJ.

Hal ini diketahui melalui survei FSGI terhadap guru, orang tua murid. Di sisi lain  kelebihan PJJ adalah mencegah sekolah jadi klaster Covid-19 di masa pandemi ini.

Baca Juga: Manfaatkan Dana Bos, Sekolah Fasilitasi Siswa Belajar Secara Online

"Kami berharap PJJ fase 1 dan 2 ada perbaikan. Namun fase 2 yang hampir 1 semester, kami tidak melihat ada progres lebih baik secara signifikan," ujar Retno.

Program terkahir yakni program organisasi penggerak yang diberi nilai 50 dengan predikat kurang sekali.