Eks Tim Mawar di Kemenhan, Amnesty: Jokowi dan DPR Makin Dinilai Langgar Janji

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menanggapi perihal masuknya dua eks anggota Tim Mawar di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Usman menilai Presiden Joko Widodo telah melanggar komitmen terhadap upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijanjikannya semasa kampanye pilpres.

Pasalnya, Jokowi menyetujui masuknya dua eks anggota Tim Mawar sebagai pejabat di Kemenhan yang dipimpin Prabowo Subianto.

Baca Juga: Jokowi Setujui Usulan Prabowo Subianto, 2 Eks Tim Mawar Ditunjuk Jadi Pejabat Kemhan

"Dengan langkah Menhan tersebut, maka Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya, terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini," kata Usman melalui siaran pers, Jumat (25/9/2020).

Diketahui, Prabowo mengusulkan dua eks anggota tim Mawar sebagai pejabat Kemenhan dan telah disetujui Presiden Jokowi lewat Keputusan Presiden RI Nomor 166/TPA Tahun 2020.

Keduanya adalah Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan serta Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan.

Tim Mawar merupakan Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD yang dipimpin Prabowo saat masih menjabat Komandan Kopassus.

Tim tersebut menjadi dalang dalam operasi penculikan aktivis jelang jatuhnya Soeharto pada 1998.

Langkah Jokowi yang menyetujui pengangkatan eks anggota Tim Mawar itu, lanjut Usman, menggenapi kesalahannya yang juga telah mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tugaskan Prabowo Kelola Singkong di Lumbung Pangan

Jokowi, kata Usman, telah sepenuhnya menyerahkan kendali pertahanan negara kepada seseorang yang diduga terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penghilangan paksa.

"Dan sekarang orang tersebut (Prabowo) melanjutkannya dengan mengangkat orang-orang yang terimplikasi hukum atas kasus penculikan yang pernah diadili di Mahkamah Militer," lanjut dia.

Usman menilai, hal ini telah mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan bahwa para pemimpin saat ini telah melupakan hari-hari tergelap dan pelanggaran terburuk yang dilakukan di era Soeharto.

Padahal, Amnesty kerap menyerukan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu diselidiki secara menyeluruh dan diselesaikan sepenuhnya sesuai keadilan hukum.

"Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang terimplikasi pelanggran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan," kata Usman.

"Ini bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap hak asasi manusia yang ditetapkan pada era reformasi," sambung dia.  

#Jokowi #Prabowo #TimMawar