Kementan Minta Peternak Siaga Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Sapi, Puncaknya Maret 2025

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengingatkan, peternak sapi di Provinsi Jawa Timur agar meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang bisa mengancam populasi sapi di wilayah tersebut.

Kementan mencatat, peningkatan kasus PMK terjadi pada minggu ketiga dan keempat Desember 2024 dipicu oleh cuaca ekstrem.

Prediksinya puncak kasus PMK akan berlangsung hingga Maret 2025.

Sudaryono pun mendorong para peternak untuk melakukan vaksinasi secara berkala agar Indonesia dapat terbebas dari penyakit menular ini.

Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi sentra peternakan sapi di Banyuwangi, Jawa Timur, pada akhir pekan lalu. 

"Salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah bagaimana mengantisipasi wabah PMK. Oleh karena itu, vaksinasi harus dilakukan, baik yang difasilitasi pemerintah maupun secara mandiri," kata Sudaryono dikutip dari laman resmi Kementan, Senin (5/1/2025).

Baca Juga: Kementan Ingin Harga Sapi Hidup Rp48.000-Rp50.000/Kg agar Tak Rugikan Peternak

Menurutnya, Jawa Timur memiliki populasi sapi terbesar di Indonesia, menjadi sektor vital bagi ketahanan pangan nasional.

Ia juga menekankan, vaksinasi tidak cukup dilakukan hanya sekali, melainkan harus dilakukan secara berkala agar efeknya maksimal.

Wamentan juga mengingatkan pentingnya peran serta pemerintah daerah (Pemda) Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam menjaga kesiapsiagaan terhadap potensi penyebaran PMK.

"Satu sapi yang terinfeksi PMK bisa menular kemana-mana. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama menjaga seluruh populasi sapi di Jawa Timur," imbuhnya.

Ia mengungkap, pemerintah menargetkan peningkatan produksi dan populasi sapi dalam lima tahun mendatang, yang diperkirakan akan mencapai 5 juta ekor.

Untuk tahun 2025 ini, pemerintah menargetkan tambahan 200.000 ekor sapi dengan memperkuat para peternak besar, kecil, dan koperasi untuk mendukung program ini.

Baca Juga: Mentan Sebut Indonesia Bisa Stop Impor Beras dengan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah

“Untuk vaksin kami sediakan, Kalau tidak bisa dapat bantuan vaksin gratis bisa membeli secara mandiri dengan harganya yang nggak mahal harganya berkisar antara Rp17.000 hingga Rp25.000 per dosis. Ini adalah investasi kecil untuk melindungi aset besar, yaitu ternak,” tuturnya. 

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah mengeluarkan surat edaran kepada para peternak.

Yakni Surat Menteri Pertanian nomor B-03/PK.320/M/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025.

Hal ini sebagai pengingat bahwa peningkatan kasus PMK yang terjadi pada Desember 2024 harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Agung Suganda mengatakan, dalam surat tersebut Kementan menyarankan beberapa langkah antisipatif kepada pemerintah daerah. 

Pertama, memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit. 

Baca Juga: Petani Antusias Skema Baru Pupuk Subsidi, 1 Januari Pukul 00.00 WIB Sudah Ada yang Menebus

Kedua, menutup pasar hewan selama 14 hari jika ditemukan kasus PMK di lokasi tersebut.

Langkah ini harus disertai pembersihan dan disinfeksi pasar. 

Ketiga, memaksimalkan peran peternak dan sektor swasta dalam mengendalikan penyakit di tingkat daerah.

“Penutupan pasar hewan yang terpapar virus dan tindakan disinfeksi adalah langkah mendesak untuk menghentikan penyebaran PMK. Pemerintah daerah harus sigap melindungi peternak dari kerugian yang lebih besar,” ujar Agung dalam siaran persnya, Sabtu (4/1). 

Kementan juga menekankan pentingnya pelaporan kasus PMK atau penyakit lainnya melalui iSIKHNAS, sistem informasi kesehatan hewan nasional. 

Peternak didorong untuk segera melaporkan dugaan kasus melalui platform ini untuk mempercepat penanganan.

Baca Juga: Tok! Biaya Haji 2025 Ditetapkan Rp89,4 Juta, Calon Jemaah Bayar Bipih Rp55,43 Juta

“Melalui pelaporan ini, tim kesehatan hewan dapat segera melakukan penyidikan dan pengobatan pada ternak yang sakit,” ucapnya. 

Langkah lain yang direkomendasikan Kementan adalah pelaksanaan vaksinasi pada hewan sehat dengan pendekatan berbasis risiko. 

Selain itu, masyarakat peternak juga diminta aktif melaporkan kasus dugaan PMK melalui layanan WhatsApp call center yang disediakan pemerintah.

Untuk pelaporan kasus atau konsultasi, peternak dapat menggunakan layanan Hotline WhatsApp yang disediakan pemerintah di nomor 0811-1182-7889.