Merdeka tapi Tak Merdeka, Merdeka!

Oleh: Abie Besman, Jurnalis Senior Kompas TV

Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya dengan gegap gempita. Dari Sabang hingga Merauke, dari lapangan-lapangan kota besar hingga pelosok desa, kita menyaksikan kibaran bendera merah putih, upacara bendera, lomba-lomba rakyat, dan berbagai acara seremonial lainnya.

Kemerdekaan seolah telah menjadi sebuah ritual tahunan yang tak bisa dilewatkan, seakan-akan setiap orang benar-benar merasakan makna di balik kata "merdeka."

Namun, apakah kita benar-benar merdeka? Atau ini hanya ilusi yang diciptakan agar kita merasa puas dengan keadaan yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan zaman penjajahan?

Mari kita mulai dengan memeriksa apa arti kemerdekaan sesungguhnya. Dalam konteks sejarah, kemerdekaan berarti bebas dari penjajahan, bebas dari kekuasaan asing yang menindas, menguasai, dan mengeksploitasi bangsa kita.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, secara resmi kita telah bebas dari kekuasaan kolonial Belanda. Namun, apakah kemerdekaan itu hanya berarti bebas dari penjajahan fisik, atau ada dimensi lain yang seharusnya kita capai?

Baca Juga: Influencer dan Demokrasi Langsung: Sebuah Kritik

Kemerdekaan Ekonomi: Bebas dari Ketergantungan?

Ketika kita membahas tentang kemerdekaan ekonomi, perlu dipertanyakan sejauh mana Indonesia benar-benar bebas? Setiap tahun, kita mendengar tentang pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan kemajuan infrastruktur.

Namun, di balik data yang tampak impresif ini, ada kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Ketergantungan kita pada investasi asing, utang luar negeri, dan dominasi perusahaan multinasional masih sangat kuat. Apakah ini yang kita maksud dengan kemerdekaan?

Kita merayakan hari kemerdekaan dengan penuh kebanggaan, tetapi ironisnya, ketergantungan pada perusahaan asing dalam mengeksploitasi sumber daya alam kita masih besar.

Meskipun ini bisa dimaklumi mengingat sistem ekonomi yang ada, tetap saja ini bukanlah hal yang ideal, terutama ketika relasi kekuasaan antara negara-negara besar terasa begitu dominan terhadap kita.

Sumber daya seperti gas, minyak, emas, dan tambang lainnya masih banyak yang dikuasai oleh perusahaan asing, baik dalam hal kepemilikan maupun teknologi.

Kita harus berhati-hati agar kekayaan kita tidak dieksploitasi dengan pembagian yang tidak adil, sementara rakyat Indonesia hanya menerima sedikit dari hasil sumber daya alam yang sejatinya milik kita.

Bukankah ini seperti pepatah "Sudah jatuh tertimpa tangga," di mana setelah bebas dari penjajahan fisik, kita sekarang menghadapi penjajahan ekonomi?

Dan bagaimana dengan utang luar negeri kita? Utang yang terus menumpuk, meskipun disertai berbagai janji dan penjelasan, tetaplah utang yang harus dibayar. Utang ini harus dikelola dengan baik agar beban bunga dan cicilan tidak jatuh pada rakyat kecil.

Belum lagi inflasi yang terus mengancam, memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, dan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi antara kaya dan miskin. Jadi, apa arti kemerdekaan jika kita masih menjadi ‘budak’ di negeri sendiri?

Kemerdekaan Politik: Sekadar Formalitas?

Banyak yang bilang, di era demokrasi ini, kita memiliki kebebasan politik yang tidak ternilai harganya. Kita bisa memilih pemimpin kita, menyuarakan pendapat, bahkan melakukan protes tanpa takut diancam oleh pemerintah. Tapi benarkah begitu? Seberapa merdeka kita dalam hal politik?

Pilkada, pemilu, pemilihan presiden—semua menjadi pesta demokrasi yang tampak meriah. Namun, apakah suara kita benar-benar menentukan masa depan bangsa ini, atau hanya menjadi formalitas belaka?

Di balik layar, ada kekuatan-kekuatan besar yang menggerakkan roda politik, mulai dari oligarki, korporasi, hingga kepentingan asing. Siapakah yang sebenarnya memegang kendali? Rakyat atau segelintir elite yang duduk nyaman di kursi kekuasaan?