Komnas HAM Akan Panggil Dinas Pendidikan Sumbar Terkait Pemaksaan Siswi Non Muslim Pakai Jilbab

PADANG, KOMPAS.TV – Komnas HAM Sumatera Barat berencana memanggil dinas pendidikan Sumatera Barat terkait dugaan pemaksaan siswi non muslim memakai jilbab ke SMKN 2 Padang.

Meski demikian, Kepala Komnas HAM Sumatera barat Sultanul Arifin mengaku, belum mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut.

“Secara resmi belum ada laporan ke Komnas HAM. Namun, kita dari Komnas HAM ada yang namanya disebut pemantauan pro aktif. Jadi kalau ada berita atau informasi yang menurut kita patut diduga terindikasi melanggar HAM, itu patut kita tindak lanjuti atau follow up”, ungkap Sultanul saat diwawancara Kompas TV.

Baca Juga: Soal Jilbab, Dinas Pendidikan Sumatera Barat akan Evaluasi Aturan yang Diskriminatif

Ia menambahkan, saat ini Kepala Sekolah SMKN 2 Padang sudah meminta maaf atas kejadian tersebut.

“Kemarin sudah datang pihak kepala sekolah ke Ombudsman dan sudah menyampaikan penjelasan dan klarifikasi. Beliau mengakui kesalahannya dan meminta maaf”, tambahnya.

Ke depannya, Komnas HAM berencana untuk turut merevisi aturan-aturan yang berlaku, jika ada indikasi melanggar HAM, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“ Setelah koordinasi dengan Ombudsman, kita akan melakukan pertemuan antara Komnas HAM, Ombudsman perwakilan Sumbar, dan Dinas Pendidikan di Sumatera Barat, terkait dengan soal aturan-aturan yang ada di sekolah. Kalau kita melihat ada indikasi pelanggaran HAM, itu akan kita revisi sebagaimana mestinya”, tambahnya.