Kompas TV internasional kompas dunia

Upaya Kontroversial Trump Kembali Diadang Hakim Federal, Niat Hentikan Pendanaan Federal Tertunda

Kompas.tv - 30 Januari 2025, 08:45 WIB
upaya-kontroversial-trump-kembali-diadang-hakim-federal-niat-hentikan-pendanaan-federal-tertunda
Presiden Donald Trump menjawab pertanyaan wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One saat ia terbang dari Las Vegas ke Miami pada hari Sabtu, 25 Januari 2025. (Sumber: Foto AP/Mark Schiefelbein)
Penulis : Haryo Jati | Editor : Vyara Lestari

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Upaya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meloloskan kebijakan kontroversialnya kembali diadang oleh hakim federal.

Desakan Trump untuk menghentikan pendanaan federal sementara pemerintahannya melakukan tinjauan ideologis untuk mencabut inisiatif progresif, akhirnya harus tertunda.

Perintah hakim federal itu mengakhiri hari paling kacau bagi Pemerintahan AS sejak Trump kembali menjabat.

Baca Juga: Demokrat AS Gagalkan RUU yang Bakal Sanksi ICC karena Perintah Penangkapan Pemimpin Israel

Pasalnya, upaya Trump tersebut menimbulkan ketidakpastian atas jalur keuangan penting yang menyebabkan kepanikan dan kebingungan di antara negara bagian, sekolah, dan organisasi yang bergantung pada triliunan dolar dari Washington.

Dikutip dari Associated Press, Hakim Distrik AS Loren L. AliKhan pada Selasa (28/1/2025), memblokir pembekuan pendanaan tersebut hanya beberapa menit sebelum diberlakukan.

Penundaan administratif, yang didorong oleh gugatan hukum yang diajukan oleh kelompok nirlaba yang menerima uang federal, berlangsung hingga Senin (27/1/2025) siang.

Gedung Putih sendiri tak segera berkomentar atas perintah pengadilan tersebut, yang menyisakan potensi konflik konstitusional atas kendali atas uang pembayar pajak yang belum terselesaikan.

Partai Demokrat yang telah berjuang untuk mendapatkan pijakan di masa jabatan kedua Trump, menyerang sang presiden dengan menggambarkan tindakan itu sebagai tak masuk akal dan ilegal.

Pegawai pemerintah mengatakan keputusan untuk menunda pinjaman dan hibah diperlukan untuk memastikan bahwa pengeluaran itu mematuhi perintah eksekutif dari Trump baru-baru ini.

Trump menegaskan ingin meningkatkan produksi bahan bakar fosil, menghapus perlindungan bagi kaum transgender, dan mengakhiri upaya keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.




Sumber : BBC Internasional




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x