Demokrat AS Gagalkan RUU yang Bakal Sanksi ICC karena Perintah Penangkapan Pemimpin Israel

Sanksi AS dinilai dapat menjadi preseden berbahaya terkait penegakkan hukum internasional.

Pemerintahan Donald Trump sebelumnya membuat kebijakan keras terhadap ICC.

Rezim Trump menyanksi pejabat-pejabat ICC pada 2020 silam karena khawatir pengadilan tersebut akan mengusut aksi militer AS di luar negeri.

Kebijakan sanksi ini dicabut oleh Joe Biden yang menggantikan Trump.

Saat Trump menjabat kembali, Gedung Putih membatalkan kebijakan Joe Biden tentang pembatalan sanksi.

AS dan Israel tidak termasuk pihak dalam Statuta Roma yang mendirikan ICC.

Namun, ICC berargumen dugaan kejahatan perang Israel di Gaza bisa diusut karena Palestina merupakan negara anggota.

Argumen yang sama dipakai ICC ketika menerbitkan perintah penangkapan terhadap pejabat Rusia sehubungan invasi ke Ukraina.

Kendati Rusia bukan anggota, Ukraina menjadi anggota pengadilan.

Perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Rusia yang diterbitkan pada 2023 silam disanjung oleh AS.

Namun, pihak Washington berubah haluan saat ICC mencoba mengusut dugaan kejahatan perang Israel di Palestina.

Baca Juga: Israel Tembak Mati Dua Warga Palestina di Tepi Barat