Isi Pidato Lengkap Retno Marsudi di Debat Terbuka PBB, Bicarakan Palestina dan Kritik Dewan Keamanan

NEW YORK, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pidato ketika menghadiri forum Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Rabu (25/9/2024).

Retno mengkritik Dewan Keamanan PBB yang dinilai gagal menjalankan mandat untuk memelihara perdamaian dunia, khususnya terkait serangan Israel Palestina yang telah berlangsung hampir setahun.

Baca Juga: Israel Kembali Serang Sekolah di Gaza, Korban Warga Palestina yang Terbunuh Naik Menjadi 41.500

Menlu Retno menyerukan agar Dewan Keamanan mengadopsi mekanisme yang lebih demokratis dan partisipatoris untuk mengembalikan kredibilitas lembaga tersebut.

Berikut isi teks pidato lengkap Menlu Retno Marsudi di Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB yang dipublikasikan laman resmi Kementerian Luar Negeri RI dan diterjemahkan Kompas TV.

Isi pidato Menlu Retno Marsudi

Kita berada di sini untuk berbicara tentang kepemimpinan untuk perdamaian. Namun, tidak ada perdamaian yang bisa ditemukan untuk bangsa Palestina.

Ketika 41.000 warga Palestina terbunuh, jutaan terusir, dan semua akses untuk operasi humaniter ditutup, intisari dari kemanusiaan kita bersama dipertanyakan.

Hal-hal ini adalah gejala gagalnya kepemimpinan untuk perdamaian. Juga, tidak akan ada perdamaian jika tidak ada penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial.

Semua mata tertuju ke Dewan (Keamanan PBB) untuk membangkitkan pertentangan yang paling panjang ini sekali dan selamanya.

Hari ini, perang berskala penuh juga terancam terjadi di Lebanon pada asaat kita memiliki pasukan penjaga perdamaian UNIFIL.

Apabila kita tidak bisa menggunakan sarana yang dimandatkan DK PBB untuk menjaga perdamaian, apa jadinya kepemimpinan Dewan untuk perdamaian?

Maka dari itu, mengembalikan kredibilitas dan kepercayaan terhadap Dewan adalah prioritas kita.

Reformasi Dewan sangat dibutuhkan untuk memastikan kepemimpinan untuk perdamaian.

Saya ingin menekan dua poin utama:

Pertama, berjuang untuk kepemimpinan yang lebih demokratis untuk perdamaian. Tidak ada urgensi yang lebih besar saat ini selain memastikan perdamaian segera di Gaza.

Kita tidak boleh membiarkan eskalasi konflik di kawasan tersebut seperti yag terjadi di Lebanon mencapai titik yang tidak bisa diperbaiki.

Pola pikir Perang Dingin harus dihindari karena realitas telah berubah.

Indonesia menyerukan mekanisme yang lebih demokratis demi pengambilan kebijakan yang efektif untuk menghindari kegagalan bertindak di hadapan ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Kedua, memastikan inklusivitas dan sinergi dalam pengambilan kebijakan untuk perdamaian.

Dewan ini harus mengizinkan lebih banyak suara dan tindakan yang lebih luas diakomodasi demi perdamaian.

Kerja sama yang inklusif dan diperkuat harus ditempa antara Dewan, lembaga-lembaga PBB, dan organisasi-organsisai regional.

Proporsi yang lebih besar dari kawasan yang kurang terepresentasikan dan negara-negara berkembang juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa semuanya selaras ketika perdamaian dunia menjadi taruhannya.

Tanpa inklusivitas, perdamaian tidak akan bisa sepenuhnya dicapai.

Ibu Presiden (Dubes AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield),

Kita tidak perlu jauh-jauh mencari untuk mengejar masa depan yang aman.

Kita bisa memulainya di sini, saat ini, dengan perdamaian untuk rakyat Palestina.

Terima kasih.

Baca Juga: Di Tengah Krisis Kemanusiaan Gaza, Indonesia Tegaskan Dukungan untuk UNRWA dan Rakyat Palestina