IEU-CEPA Ditargetkan Selesai sebelum Presiden Jokowi Lengser

Ia percaya liberalisasi perdagangan bakal membuka jalan bagi peningkatan investasi, hubungan bisnis, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

“Beberapa hambatan non-tarif perdagangan tetap ada, meskipun ada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Hambatan-hambatan ini tengah didiskusikan dalam negosiasi CEPA yang sedang berlangsung. Setelah CEPA disetujui dan diterapkan, Indonesia akan menjadi mitra dagang dekat UE,” tuturnya.

Baca Juga: Menlu Retno Desak Uni Eropa Dorong Terwujudnya Solusi Dua Negara Israel-Palestina

Sementara Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman Arif Havas Oegroseno menyatakan alotnya perundingan disebabkan posisi Uni Eropa yang terus berubah, juga tekanan dari kelompok atau LSM hijau yang menurutnya tidak realistis. 

“Seperti EUDR (Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa) kan engga realistis. Sekarang EUDR saja yang protes tidak cuma dari negara-negara di luar EU. Amerika Serikat protes EUDR, beberapa organisasi di EU protes EUDR juga. Jadi banyak faktor-faktor itu yang mempengaruhi proses perundingan dari sisi EU-nya sendiri,” jelas Arif.

Meski begitu, senada dengan EEAS, Arif menyatakan perundingan IEU-CEPA akan dirampungkan pada Oktober mendatang. 

Sebelumnya, dilansir Kompas.com, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan progres perundingan perjanjian IEU-CEPA telah mencapai 90 perseb.

Ia mengatakan kedua pihak telah menyelesaikan 11 dari total 21 isu yang dirundingkan dalam IEU-CEPA pada Mei lalu. Kini tersisa 10 isu yang belum berhasil disepakati kedua pihak. 

Adapun isu yang masih mengganjal antara lain Trade in Goods, State-Owned Enterprises, Government Procurement, hingga Trade in Services.

Sementara isu yang telah berhasil disepakati kedua pihak mencakup Customs and Trade Facilitation, Trade Remedies, Economic Cooperation and Capacity Building, Technical Barriers to Trade (TBT), Sanitary and Phytosanitary, Small and Medium Enterprises, Dispute Settlement, Institutional and Final Provisions (IFP), Transparency, Good Regulatory Practices, dan Sustainable Food System (SFS).