Poin-Poin Putusan Mahkamah Internasional yang Tegaskan Pendudukan Israel di Wilayah Palestina Ilegal

Israel menganggap Tepi Barat sebagai wilayah yang diperdebatkan, yang masa depannya harus diputuskan dalam negosiasi, sementara mereka memindahkan populasi ke sana dalam permukiman untuk memperkuat cengkeramannya.

Israel mencaplok Yerusalem Timur dalam langkah yang tidak diakui secara internasional, sementara mereka menarik diri dari Gaza pada 2005 tetapi mempertahankan blokade wilayah tersebut setelah Hamas mengambil alih kekuasaan pada 2007. Komunitas internasional umumnya menganggap ketiga wilayah tersebut sebagai wilayah yang diduduki.

Keputusan pengadilan ini menyerang inti dari ambiguitas pendudukan Israel atas wilayah tersebut. Israel belum mencaplok Tepi Barat, meskipun kelompok pemukim mendesak untuk melakukannya, tetapi mereka menyebut Tepi Barat bagian dari tanah air Yahudi dan secara efektif memperlakukannya sebagai perpanjangan negara. Selain membangun permukiman haram, Israel mengambil alih sebagian besar wilayah tersebut sebagai "tanah negara."

Sementara itu, pemerintahan Netanyahu berulang kali menolak pembentukan negara Palestina. Otoritas Palestina pimpinan Abbas dibatasi untuk mengendalikan kantong-kantong yang terbagi di sekitar Tepi Barat.

Palestina menyampaikan argumen mereka dalam sidang pada Februari, bersama dengan 49 negara lain dan tiga organisasi internasional.

Dalam sidang tersebut, Malki menuduh Israel melakukan apartheid dan mendesak pengadilan tertinggi PBB ICJ untuk menyatakan bahwa pendudukan Israel atas tanah yang diinginkan Palestina adalah ilegal dan harus segera diakhiri tanpa syarat demi harapan masa depan dua negara yang bisa berdampingan.

Baca Juga: Majelis Umum PBB Tegaskan Kedaulatan Palestina atas Sumber Daya Alam Mereka, Israel dan AS Tolak

Erwin van Veen, peneliti senior di think tank Clingendael di Den Haag, mengatakan sebelum keputusan bahwa putusan yang menyatakan kebijakan Israel melanggar hukum internasional akan "mengisolasi Israel lebih jauh secara internasional, setidaknya dari sudut pandang hukum."

Dia mengatakan keputusan seperti itu akan menghilangkan "dasar hukum, politik, dan filosofis dari proyek ekspansi Israel." Itu juga dapat meningkatkan jumlah negara yang mengakui negara Palestina, terutama di dunia Barat, mengikuti contoh terbaru dari Spanyol, Norwegia, dan Irlandia.

Ini bukan pertama kalinya ICJ diminta memberikan opini hukumnya tentang kebijakan Israel. Dua dekade lalu, pengadilan memutuskan bahwa penghalang pemisah Israel di Tepi Barat "bertentangan dengan hukum internasional." Israel memboikot proses tersebut, dengan mengatakan bahwa proses tersebut bermotif politik.

Israel mengatakan penghalang tersebut adalah langkah keamanan. Palestina mengatakan struktur tersebut adalah perampasan tanah besar-besaran, karena sering kali memasuki wilayah Tepi Barat.

ICJ mengatakan pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat melanggar hukum internasional yang melarang negara memindahkan penduduknya ke wilayah yang mereka duduki.

Israel telah membangun lebih dari 100 permukiman, menurut kelompok pemantau anti-permukiman Peace Now. Populasi pemukim di Tepi Barat telah tumbuh lebih dari 15% dalam lima tahun terakhir menjadi lebih dari 500.000 orang Israel, menurut kelompok pro-pemukim.

Penghuni permukiman adalah warga negara Israel yang diatur oleh hukum dalam negeri dan dilayani oleh kementerian pemerintah, layanan, bank, dan bisnis lainnya — secara efektif mengintegrasikan mereka ke dalam Israel.

Israel juga mencaplok Yerusalem Timur dan menganggap seluruh kota sebagai ibu kotanya. Sebanyak 200.000 orang Israel tinggal di permukiman yang dibangun di Yerusalem Timur yang dianggap Israel sebagai lingkungan dari ibu kotanya. Penduduk Palestina di kota tersebut menghadapi diskriminasi sistematis, membuat mereka sulit membangun rumah baru atau memperluas yang sudah ada.

Komunitas internasional menganggap semua permukiman tersebut ilegal atau sebagai penghalang perdamaian karena dibangun di tanah yang diinginkan Palestina untuk negara mereka.

Pemerintahan garis keras Netanyahu didominasi oleh pemukim dan pendukung politik mereka. Netanyahu memberikan menteri keuangannya, Bezalel Smotrich, mantan pemimpin pemukim, kewenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya atas kebijakan permukiman. Smotrich menggunakan posisinya untuk memperkuat kontrol Israel atas Tepi Barat dengan mendorong rencana membangun lebih banyak rumah permukiman dan melegalkan pos-pos terdepan.