TEGUCIGALPA, KOMPAS.TV - Presiden Honduras, Xiomara Castro, pada Sabtu (15/6/2024) kemarin mengumumkan rencana membangun penjara berkapasitas 20.000 narapidana. Tak hanya itu, sang presiden juga akan menerjunkan anggota militer, dan rencana menuntut anggota geng sebagai pelaku terorisme.
Upaya itu adalah bagian dari tindakan tegas pemerintah untuk memberantas kekerasan geng dan memperbaiki sistem penjara yang bermasalah.
Xiomara Castro mengungkapkan serangkaian langkah darurat tersebut termasuk rencana memperkuat peran militer dalam melawan kejahatan terorganisir, menuntut pengedar narkoba sebagai pelaku terorisme, dan membangun fasilitas baru untuk mengurangi kepadatan penjara di negara dengan populasi 10 juta jiwa ini.
"Pasukan keamanan Honduras harus segera melakukan intervensi di seluruh wilayah negara yang saat ini mengalami tingkat kekerasan geng, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan kejahatan lainnya," kata Castro dalam pidatonya tengah malam.
Ambisi penjara jumbo presiden Castro mirip dengan langkah Presiden Nayib Bukele di negara tetangga El Salvador, yang membangun penjara terbesar di Amerika Latin dengan kapasitas 40.000 narapidana untuk menampung banyaknya tahanan hasil penangkapan massal presiden tersebut.
"Pihak berwenang berencana untuk segera membangun dan mengirim para anggota geng berbahaya ke penjara dengan kapasitas 20.000 di dekat provinsi pedesaan Olancho, di bagian timur negara itu," kata Mayjen Roosevelt Hernández, kepala staf angkatan darat.
Laporan komite nasional Honduras melawan penyiksaan (CONAPREV) pada tahun 2023 lalu menjelaskan bahwa operasi polisi membuat populasi penjara Honduras naik menjadi 19.500 narapidana, yang dijejalkan ke dalam sistem yang dirancang untuk 13.000 orang, kata
Baca Juga: Kejahatan Geng Makin Liar, Aparat Honduras Terapkan Taktik Keras Gaya El Salvador
Pemerintah terburu-buru membangun fasilitas penahanan baru. Tahun lalu, Castro mengumumkan rencana membangun satu-satunya koloni penjara pulau di Belahan Barat, penjara terisolasi dengan kapasitas 2.000 orang di kepulauan Islas del Cisne sekitar 250 kilometer dari pantai negara itu.
Dewan pertahanan Honduras juga meminta Kongres mengubah aturan pidana untuk memungkinkan pihak berwenang menahan tanpa dakwaan pemimpin geng yang dicurigai dan mengadakan persidangan massal, seperti yang dilakukan terhadap tersangka teroris.
Serangkaian langkah ini menandai contoh terbaru dari sikap tegas Castro di tengah lonjakan kekerasan narkoba pada tahun 2022, ketika ia memberlakukan keadaan darurat untuk memerangi pertumpahan darah serta menangguhkan sebagian pasal konstitusi, langkah yang diambil dari buku pedoman Bukele di El Salvador.
Baca Juga: Ada Pertempuran Geng di Penjara Wanita Honduras: 41 Tewas, Penyebab Masih Diselidiki
Seperti tindakan keras anti-geng Bukele yang membatasi kebebasan sipil di El Salvador, taktik Castro menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia yang menuduh pemerintahnya terlalu jauh mengambil tindakan keras terhadap kejahatan.
Namun keberhasilan Bukele dalam memberantas geng yang pernah meneror sebagian besar El Salvador mendapat simpati dan kekaguman di seluruh wilayah, termasuk di Honduras, di mana masyarakat yang sudah lelah dengan kejahatan dan pembunuhan ingin melihat hasil nyata.
Minggu lalu, Menteri Keamanan Honduras Gustavo Sánchez mengumumkan bahwa pemerintah mencatat penurunan 20% dalam jumlah pembunuhan dalam lima bulan pertama tahun 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Namun para pengkritik tetap skeptis model Bukele dapat memberikan hasil di Honduras, di mana geng tetap kuat dan korupsi mengakar, meskipun terjadi penurunan jumlah pembunuhan baru-baru ini.
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.