Angka Kelahiran di Korea Selatan Darurat Nasional, Ciptakan Kementerian Baru untuk Mengatasinya

SEOUL, KOMPAS.TV - Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan bakal menciptakan kementerian baru untuk mengatasi angka kelahiran yang sudah memasuki darurat nasional.

Tingkat kelahiran di Korea Selatan saat ini telah mencapai titik terendah, yang membuat krisis demografi di negara tersebut kian dalam.

Pada Kamis (9/5/2024), Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan ia akan meminta kerja sama dari parlemen untuk menciptakan Kementerian Perencanaan Penanggulangan Angka Kelahiran Rendah.

Baca Juga: Israel Bantah Ada Kelaparan Besar di Gaza, Sebut Bantuan ke Palestina Sudah Lebih dari Populasi

“Kami akan memobilisasi kemampuan negara untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran, yang bisa dikategoriakan sebagai darurat nasional,” ujarnya dikutip dari CNN.

Berbicara dalam konferensi pers pertamanya sejak Agustus 2022, Yoon mengakui pemerintahannya telah gagal dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat.

Ia berjanji akan menggunakan masa jabatannya selama tiga tahun ke depan untuk meningkatkan perekonomian dan mengatasi angka kelahiran rendah.

Korea Selatan memiliki angka kelahiran terendah di dunia, yang menunjukkan jumlah rata-rata anak yang akan dimiliki seorang wanita seumur hidupnya.

Angka ini hanya tercatat sebesar 0,72 pada tahun 2023, turun dari 0,78 pada tahun sebelumnya, penurunan terbaru dalam serangkaian penurunan tahunan yang panjang.

Negara-negara membutuhkan tingkat kesuburan 2,1 untuk mempertahankan populasi yang stabil tanpa adanya imigrasi.

Baca Juga: Berbalik Arah, Thailand Ingin Kembali Ilegalkan Ganja dan Masukkan ke Daftar Narkotika

Data itu menggarisbawahi bom waktu demograsi Korea Selatan dan negara Asia Timur lainnya, yang menghadapi meningkatnya usia lanjut dalam masyarakat mereka pada beberapa dekade terakhir usai industrialisasi yang pesat.

Banyak negara Eropa yang menghadapi populasi yang menua, namun kecepatan dan dampak perubahaan tersebut dapat dimitigasi dengan imigrasi.

Namun negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang dan China menghindari imigrasi massal untuk mengatasi penurunan populasi usia kerja.