China: Perundingan Rekonsiliasi Palestina antara Hamas dan Fatah Capai Kemajuan Penting

Baca Juga: China Marah usai AS Veto Keanggotaan Penuh Palestina di PBB: Hari yang Menyedihkan dan Mengecewakan

Hubungan antara Hamas dan faksi Fatah Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah lama tegang. Pada tahun 2006, setelah Hamas memenangi pemilihan legislatif Palestina, mereka melakukan pembicaraan dengan Otoritas Palestina untuk membentuk pemerintahan persatuan.

Selama negosiasi itu, Ismail Haniyeh, yang sekarang menjadi pemimpin politik teratas Hamas, mengatakan kelompok tersebut mendukung negara Palestina di sepanjang garis 1967 "pada tahap ini, tetapi sebagai imbalan gencatan senjata, bukan pengakuan."

Kedua kelompok akhirnya mencapai kesepakatan di mana pemerintahan persatuan, termasuk Hamas, akan "menghormati" perjanjian perdamaian antara Otoritas Palestina dan Israel.

Itu merupakan formula yang memungkinkan Hamas untuk menghindari menerima perjanjian tersebut dan mengakui Israel.

Israel dan AS menolak mengakui pemerintahan persatuan tersebut dan memberlakukan sanksi ekonomi. Tidak lama, pemerintahan itu runtuh setelah pertempuran antara Hamas dan Fatah, berakhir dengan pengambilalihan Gaza oleh Hamas pada 2007.

Baca Juga: Ribuan Warga Israel Berunjuk Rasa di Tel Aviv Tuntut Netanyahu Fokus Pembebasan Sandera Hamas

China telah lama mengakui negara Palestina sebagai bagian dari strategi Perang Dingin untuk membangun hubungan dengan dunia berkembang dan merongrong dukungan Barat untuk Israel.

Dalam beberapa tahun terakhir, China mencoba untuk melibatkan kedua belah pihak, menunjuk seorang utusan khusus urusan Timur Tengah untuk melakukan pembicaraan dengan Israel dan Otoritas Palestina.

Pada Maret 2023, China juga menggelar pembicaraan antara Arab Saudi dan Iran di mana kedua kekuatan regional tersebut sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik.

Sementara pejabat Hamas dilaporkan telah meninggalkan Kairo setelah melakukan pembicaraan dengan pejabat Mesir tentang proposal gencatan senjata baru di Gaza, seperti diberitakan media pemerintah Al-Qahera, Selasa.

Delegasi Hamas dilaporkan akan kembali ke Kairo dengan tanggapan tertulis terhadap proposal gencatan senjata, tanpa menyebutkan kapan.