Geger Rencana Netanyahu Pasca-Perang di Gaza, Langsung Ditolak AS dan Palestina

DEIR AL-BALAH, KOMPAS.TV - Rencana pasca-perang yang ditunggu-tunggu dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu membuat geger pemimpin Palestina dan sekutu dekat mereka, Amerika Serikat (AS), yang langsung ditolak dan bereaksi negatif.

Pemerintahan Netanyahu dalam rencana pasca perang Gaza akan mengambil kendali tanpa batas atas urusan keamanan dan sipil di Jalur Gaza.

Rencana ini langsung ditolak pemimpin Palestina, Jumat (23/2/2024), dan bertentangan dengan visi Washington untuk enklaf yang dilanda perang tersebut.

PM Benjamin Netanyahu menyajikan dokumen dua halaman tersebut kepada Kabinet Keamanannya, Kamis (22/2) malam untuk persetujuan.

Perbedaan pandangan yang dalam terkait masa depan Gaza menyebabkan gesekan yang semakin panas antara Israel dan AS.

Pemerintahan Joe Biden berkeinginan melihat pemerintahan Palestina di masa mendatang di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel sebagai langkah awal menuju kemerdekaan Palestina. Namun hal ini dilawan keras oleh Netanyahu dan pemerintah sayap kanannya.

Pasalnya, Netanyahu membayangkan Gaza dikelola oleh orang Palestina yang dipilih Israel.

Secara terpisah, upaya gencatan senjata mendapat dukungan, dengan mediator akan menyajikan proposal baru pada pertemuan tingkat tinggi yang diharapkan pada akhir pekan ini di Paris.

Baca Juga: Erdogan Hantam Barat dan PBB: Mereka Hanya Menonton Kejahatan Israel di Gaza Selama 140 Hari

Adapun AS, Mesir, dan Qatar berjuang selama berminggu-minggu untuk menemukan formula yang dapat menghentikan serangan Israel yang menghancurkan di Gaza, tetapi sekarang menghadapi batas waktu tidak resmi menjelang bulan suci Ramadan.

Total kematian Palestina sejak awal perang meningkat menjadi hampir 30,000 orang warga sipil Gaza, dengan hampir 70.000 orang terluka, kata pejabat kesehatan Gaza. Jumlah kematian ini sekitar 1,3% dari populasi Gaza yang berjumlah 2,3 juta.

Setelah serangan meratakan gedung apartemennya di kota pusat Deir al-Balah, video online menunjukkan Mahmoud Zueitar, seorang pelawak terkenal di Gaza, bergegas ke rumah sakit sambil memegang adik perempuannya yang berteriak kesakitan dan bersimbah darah.

Setidaknya 25 orang tewas dalam serangan itu, 16 di antaranya perempuan dan anak-anak.

Sepanjang perang, Zueitar memposting video ceria di media sosial, bercanda dengan orang tentang cara mereka bertahan dari serangan dan pengusiran, memuji budaya Palestina, dan meyakinkan orang di sekitarnya bahwa suatu hari nanti segalanya akan menjadi lebih baik.

Video lain di rumah sakit menunjukkan dia memeluk adik perempuannya yang terluka di pangkuannya.

"Saya selalu berkata, 'Tuhan, janganlah mereka mengusir kami dari Gaza,' begitu besar cintaku padanya dan penduduknya," kata Zuietar sambil menangis.

"Tapi sepertinya mereka ingin kami meninggalkan Gaza."

Sebelumnya di rumah sakit, kerabat menangis di atas jenazah yang dijejerkan terbungkus kain kafan di halaman, dan seorang pria memeluk bayinya yang sudah meninggal.

Baca Juga: Menlu Retno Marsudi Berpidato di Mahkamah Internasional: Israel Harus Tarik Pasukannya dari Gaza!

Visi Netanyahu Untuk Gaza

Rencana Netanyahu, meskipun tanpa rincian khusus, menandai kali pertama ia menyajikan visi pasca-perang secara resmi. Ini mengulangi bahwa Israel bertekad menghancurkan Hamas, kelompok perlawanan Palestina yang merebut Jalur Gaza tahun 2007.

Jajak pendapat mengklaim mayoritas warga Palestina tidak mendukung Hamas, tetapi kelompok ini memiliki akar yang dalam dalam masyarakat Palestina.

Kritikus, termasuk beberapa di Israel, mengatakan tujuan menghilangkan Hamas tidak dapat dicapai.

Rencana Netanyahu menginginkan agar militer Israel memiliki kebebasan bergerak di Gaza setelah perang, meskipun wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai daerah tanpa senjata.

Rencana ini juga menyebutkan bahwa Israel akan mendirikan zona aman di dalam Gaza, yang mungkin membuat AS tidak setuju.

Selain itu rencana ini juga menggambarkan Gaza akan diperintah oleh pejabat setempat yang dijamin tidak diidentifikasi dengan negara atau entitas yang mendukung terorisme dan tidak akan menerima pembayaran dari mereka.

Belum jelas apakah ada warga Palestina yang setuju dengan peran sub-kontraktor seperti itu.

Selama beberapa dekade terakhir, Israel sudah berulang kali mencoba dan gagal membentuk badan pemerintahan Palestina lokal yang dipilih secara cermat.

Otoritas Palestina, yang mengelola sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel, mengecam rencana Netanyahu sebagai kolonial dan rasialis, dengan menyatakan bahwa ini akan berarti pendudukan kembali Gaza oleh Israel.

Meskipun Israel menarik mundur pasukan dan penduduknya dari Gaza pada tahun 2005, tetapi tetap mengendalikan akses ke wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengaku belum melihat rincian rencana tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa setiap rencana harus konsisten dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan Amerika Serikat untuk masa depan Gaza.

"Termasuk bahwa itu tidak boleh menjadi panggung untuk terorisme, tidak boleh ada pendudukan kembali Israel di Gaza, dan ukuran wilayah Gaza tidak boleh dikurangi," ungkap Blinken.

Pemerintahan Biden berharap melihat Otoritas Palestina yang direformasi mengelola baik Gaza maupun Tepi Barat sebagai langkah menuju kemerdekaan Palestina.

Mereka berusaha meredam perlawanan Netanyahu dengan menawarkan peluang normalisasi hubungan antara Israel dan kekuatan Arab, khususnya Arab Saudi, yang menuntut pembentukan negara Palestina sebagai prasyarat.

Baca Juga: Genosida, Edusida, Ekosida, Domisida, Urbisida: Berbagai Wajah Penghancuran oleh Israel di Gaza

Perang dan Pembantaian Terus Berlanjut

Adapun para pejabat AS, Israel, Qatar, dan Mesir akan bertemu di Paris akhir pekan ini untuk membahas usaha gencatan senjata.

Seorang pejabat senior Mesir menyatakan Mesir dan Qatar akan membawa pemahaman yang dicapai dengan pemimpin Hamas yang menyerukan gencatan senjata selama enam minggu dan pembebasan tawanan tua dan sakit sebagai imbalan untuk tahanan Palestina di Israel.

Pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonimitas karena tidak diizinkan memberikan informasi kepada pers. Selama gencatan senjata, rincian akan dibahas di tahap berikutnya.

Hamas menuntut penghentian total serangan Israel dan penarikan pasukan Israel dari Gaza sebagai imbalan pembebasan semua tawanan yang tersisa, termasuk pembebasan warga Palestina yang ditahan oleh Israel, termasuk para militan papan atas. Netanyahu menolak tuntutan tersebut.

Adapun Israel menyatakan perang terhadap Hamas pada 7 Oktober 2023, setelah kelompok perlawanan itu menyerbu selatan Israel yang diklaim menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menawan sekitar 250 orang. Lebih dari 100 tawanan dibebaskan dalam gencatan senjata seminggu pada akhir November.

Sejak awal perang, hampir 30,000 warga Palestina tewas dalam serangan Israel dan hampir 70.000 terluka, kata Kementerian Kesehatan di Palestina di Gaza hari Jumat. Dua pertiga dari yang tewas adalah perempuan dan anak-anak, kata kementerian, yang tidak membedakan antara warga sipil dan pejuang dalam hitungannya.

Israel mengklaim telah membunuh setidaknya 10.000 pejuang Hamas, tanpa memberikan bukti untuk jumlah tersebut. Israel menyalahkan Hamas atas korban sipil karena kelompok itu beroperasi dan bertempur dari dalam wilayah sipil.

Serangan Israel menyebabkan penderitaan besar di Gaza. Sekitar 80% penduduk telah mengungsi, penyakit menular merajalela, dan ratusan ribu orang menghadapi kelaparan.