Pemerintah AS Umumkan Negara Penerima Senjata AS Harus Patuhi Hukum Internasional

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Presiden AS Joe Biden hari Kamis, (8/2/2024) menetapkan standar dan syarat yang harus dipatuhi negara-negara yang menerima senjata AS, dan untuk pertama kalinya, mewajibkan pemerintah AS memberi laporan tahunan kepada Kongres mengenai apakah negara-negara tersebut memenuhi dan mematuhi persyaratan.

Memorandum keamanan nasional ini muncul setelah anggota-anggota terkemuka dari Partai Demokrat menyuarakan kekhawatiran tentang kampanye militer Israel di Gaza, dan apakah negara itu, yang telah menerima ratusan juta dolar senjata AS, telah mematuhi hukum internasional, seperti yang dilaporkan oleh Washington Post, Jumat, (9/2/2024).

Hampir setengah dari anggota Demokrat di Senat mendukung langkah-langkah yang akan memastikan bahwa Israel dan negara-negara lain bertanggung jawab atas pemenuhan standar tersebut.

Memorandum ini tidak mencakup panduan atau kondisi baru, melainkan meminta Departemen Luar Negeri untuk menerima jaminan tertulis dari negara-negara penerima senjata AS bahwa mereka akan mematuhi standar AS yang ada.

Standar tersebut mensyaratkan negara penerima senjata mematuhi hukum internasional dan memfasilitasi transportasi bantuan kemanusiaan AS.

Dalam memorandum tersebut disebutkan, Menteri Luar Negeri harus "memperoleh jaminan tertulis yang kredibel dan dapat diandalkan dari seorang perwakilan negara penerima yang dianggap tepat oleh Menteri Luar Negeri, bahwa negara penerima akan menggunakan segala jenis barang pertahanan tersebut sesuai dengan hukum humaniter internasional dan, bila berlaku, hukum internasional lainnya".

Selain itu, aturan baru tersebut "mewajibkan negara penerima untuk memfasilitasi dan tidak akan secara sewenang-wenang menolak, membatasi, atau menghambat dengan cara langsung atau tidak langsung, transportasi atau pengiriman bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat dan upaya bantuan kemanusiaan yang didukung oleh Pemerintah Amerika Serikat."

Baca Juga: Menhan AS dan Israel Bahas Gaza Pasca-Perang, Kepercayaan Washington terhadap Netanyahu Kian Merosot

Memorandum ini diumumkan saat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan bahwa militer Israel akan melanjutkan serangan militer di Rafah, Gaza, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan berdasarkan perintah Israel.

Hari Kamis, (8/2/2024), juru bicara Gedung Putih, John Kirby, mengatakan operasi Israel di Rafah dalam keadaan saat ini "akan menjadi bencana bagi mereka (pengungsi Gaza di Rafah), dan kami tidak akan mendukungnya."

Operasi militer Israel telah menewaskan lebih dari 28.000 warga Palestina di Gaza, dan pengepungan atas Gaza telah memotong sebagian besar akses ke makanan, air, listrik, obat-obatan, dan barang pokok lainnya, menciptakan bencana kemanusiaan yang mengancam ratusan ribu orang dengan kelaparan, menurut Program Pangan Dunia.

Demonstran Israel menghalangi truk bantuan masuk ke Gaza, dan Amerika Serikat selama berbulan-bulan mendesak Israel untuk memperbolehkan lebih banyak bantuan ke Gaza.

Memorandum ini juga muncul saat Senat mulai memberikan suara terkait paket bantuan luar negeri senilai $95 miliar pada hari Kamis, yang mencakup $14 miliar bantuan untuk Israel, serta dana untuk Ukraina dan sekutu Indo-Pasifik.

Senator Chris Van Hollen (D-Md.) telah memimpin upaya untuk memperbarui undang-undang bantuan luar negeri untuk menyatakan bahwa setiap negara yang menerima bantuan harus mengikuti hukum internasional. Langkah ini menarik dukungan dari 18 rekan senator, termasuk senator yang mewakili negara bagian ungu seperti Georgia dan Wisconsin. Van Hollen akan menarik dukungan untuk amendemen tersebut, menghindari pemungutan suara yang bisa terlihat sebagai teguran terhadap cara administrasi Biden mengatasi sekutunya selama perang.

Memorandum ini lebih maju daripada amendemen Van Hollen karena memasukkan mekanisme penegakan, di mana presiden harus mengambil tindakan jika menlu memberitahukan bahwa suatu negara tidak patuh. Tindakan itu bisa mencakup penangguhan bantuan militer, tetapi juga bisa menjadi langkah yang kurang drastis.

Baca Juga: Pengadilan AS Desak Joe Biden Kaji Dukungan ke Israel: Amat Mungkin Lakukan Genosida di Gaza

"Yang dilakukan oleh memorandum ini adalah menciptakan struktur pertanggungjawaban," kata Van Hollen. "Ini hal besar. Saya memberi pujian kepada presiden karena mengambil tindakan bersejarah," kata Van Hollen.

Van Hollen dan senator Demokrat lainnya telah memperingatkan tentang cara Netanyahu mengurus perang ini, ketika ribuan warga sipil tewas dalam apa yang Biden sekali sebut sebagai "pemboman sembarangan," dan bantuan ke wilayah yang hancur ini sengaja dihambat oleh pemerintah Israel.

"Saya percaya ini akan memberikan lebih banyak daya tawar [kepada Biden] untuk memastikan semua penerima bantuan militer AS, termasuk pemerintahan Netanyahu, akan mematuhi hukum humaniter internasional dan lebih bekerja sama dalam pengiriman bantuan kemanusiaan," katanya.

Seorang pejabat senior pemerintahan Biden menekankan Gedung Putih tidak mengeluarkan memorandum ini karena merasa bahwa negara mana pun melanggar standar yang ada.

Pejabat tersebut, yang berbicara dengan syarat anonimitas, mengatakan pemerintahan Biden secara teratur berbicara dengan Israel untuk membatasi korban sipil, mematuhi hukum internasional, dan memperbolehkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza, tetapi tidak percaya negara itu gagal memenuhi standar AS.

"Ini memungkinkan seluruh dunia untuk terlibat dalam percakapan," kata pejabat tersebut mengenai pembicaraan dengan Israel. "Selain dari percakapan dengan Israel, ini adalah cara untuk menyampaikan secara jelas bahwa ini adalah sesuatu yang kami hargai dan harapkan khususnya dari negara-negara yang menerima senjata kami. Itu seharusnya bukan hal baru bagi siapa pun karena itu telah menjadi kebijakan, tetapi saya pikir penting untuk menyatakannya dengan jelas."

Memorandum ini juga menuntut Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan untuk membuat penilaian apakah ada negara yang menggunakan senjata secara tidak sesuai dengan praktik terbaik untuk mengurangi kerusakan sipil. Laporan pertama akan disampaikan kepada Kongres dalam waktu sekitar tiga bulan, dan laporan selanjutnya akan disampaikan setiap tahun.