Bongbong Marcos Respons Ancaman Duterte Mindanao Bakal Pisah dari Filipina, Siap Gunakan Kekerasan

MANILA, KOMPAS.TV - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr merespons keras ancaman Rodrigo Duterte.

Pemimpin yang akrab disapa Bongbong Marcos itu menegaskan siap gunakan kekerasan jika ancaman Duterte, Mindanao bakal pisah dari Filipina.

Ancaman tersebut dikeluarkan Duterte setelah aliansinya dengan Bongbong memburuk karena ketidaksepakatan dalam amandemen konstitusi Filipina.

Baca Juga: Putin Manfaatkan Kedekatan dengan Hamas demi Bebaskan Sandera Israel: Ada Hasil yang Spesifik

Marcos mengatakan bahwa amandemen konstituasi Filipina dimaksudkan untuk mempermudah investasi asing.

Tetapi, Duterte menuduhnya akan melakukan perubahan konstitusi untuk mempertahanakan kekuasaannya.

Pemerintahan Bongbong menegaskan siap menggunakan kekuasaan dan kekerasan terhadap upaya untuk berpisah dari Filipina.

Penasihat Keamanan Nasional Filipina Eduardo Ano mengatakan dalam pernyataannya setiap upaya memisahkan diri akan ditanggapi pemerintah dengan kekuatan yang tegas.

“Pemerintah nasional tidak akan segan-segan menggunakan wewenang dan kekuatannya untuk menumpas, dan menghentikan segala upaya untuk memecah-belah republik ini,” kata Ano dikutip dari The Guardian, Senin (5/2/2024).

Ano mengatakan seruan untuk memisahkan diri dapat membalikkan hasil yang dicapai pemerintah dalam perjanjian damai dengan mantan kelompok separatis.

 

Kekerasan dan konflik telah melanda Mindanao selama beberapa dekade ketika pemerintah memerangi pemberontak dan ekstremis.

Hal itu menghambat investasi dan menyebabkan banyak desa berada dalam kemiskinan.

Baca Juga: AS Bunuh Komandan Milisi Pro-Iran di Irak, Ditembaki Drone di Tengah Jalanan Padat

Kelompok pemberontak terbesar di kawasan ini, Front Pembebasan Islam Moro (MILF) telah menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Filipina pada 2014.

Kesepakatan itu menarik perjuangan mereka untuk kemerdekaan dengan imbalan peningkatan otonomi di wilayah mayoritas Muslim, yang disebut Bangsamoro itu.

Kepala Menteri Bangsamoro Ahod Ebrahim mengatakan ia tetap berkomitmen pada perjanjian damai.