Sidang Genosida Palestina Digelar Pekan Depan, Bisakah Mahkamah Internasional Menghukum Israel?

DEN HAAG, KOMPAS.TV - Sidang perdana kasus genosida Palestina di Jalur Gaza oleh Israel akan digelar di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda pada 11-12 Januari 2024 mendatang. Sidang perdana ini akan diisi dengan dengar pendapat Afrika Selatan sebagai penggugat dan Israel sebagai tergugat.

Afrika Selatan menggugat Israel atas genosida Palestina di Jalur Gaza, menuduh negara itu melanggar Konvesi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida 1948 yang dibuat pasca-Perang Dunia Kedua dan Holocaust.

Afrika Selatan melayangkan gugatan sepanjang 84 halaman, menyebut karakteristik tindakan Israel di Jalur Gaza "genosida karena mereka berniat membawa kehancuran secara substansial" dari masyarakat Palestina di Gaza.

Negara yang melahirkan Nelson Mandela itu meminta Mahkamah Internasional untuk menetapkan bahwa Israel secara terus-menerus melanggar Konvensi Genosida, serta memerintahkan Israel menghentikan serangan ke Jalur Gaza, menawarkan repatriasi, dan membangun kembali apa yang mereka hancurkan di enklave tersebut.

Afrika Selatan menilai bahwa Mahkamah Internasional, sebagai lembaga pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berwenang mengadili hal tersebut karena Afrika Selatan dan Israel sama-sama menjadi pihak dalam Konvensi Genosida.

Baca Juga: Israel Janji Tak Mangkir dari Mahkamah Internasional usai Dilaporkan Afsel soal Genosida Palestina

Gugatan Afrika Selatan pun diyakini bakal berujung perang legal yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Israel sendiri menolak dianggap melakukan genosida di Jalur Gaza.

Akan tetapi, bisakah Mahkamah Internasional menetapkan hukuman dan memaksa Israel menghentikan gempuran di Palestina?

Apa itu Mahkamah Internasional?

Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) bertugas mengadili perkara antarnegara. Badan ini dibentuk pada 1946 dan kerap mengadili perkara perselisihan perbatasan dan perbedaan interpretasi perjanjian internasional.

Mahkamah Internasional juga menangani kasus genosida yang secara resmi dilarang melalui Konvensi Genosida 1948. Sebelum gugatan Afrika Selatan, terdapat dua perkara aktif terkait genosida yang disidangkan di Mahkamah Internasional.

Kedua perkara itu adalah invasi Rusia ke Ukraina. Kiev menuduh Moskow melakukan dan/atau merencanakan genosida bangsa Ukraina dengan invasi pada Februari 2022 lalu.

Perkara yang lain adalah genosida etnis Rohingya oleh Myanmar. Gugatan kasus ini dilayangkan oleh Gambia atas nama negara-negara muslim.

Sebelumnya, Mahkamah Internasional juga pernah mengadili kasus genosida Srebrenica, Bosnia dengan tertuduh negara Serbia. Pada 2007, Mahkamah Internasional memvonis Serbia bersalah karena gagal mencegah genosida, tetapi negara itu dinyatakan tidak bersalah sebagai pelaku langsung genosida.

Mahkamah Internasional pun menolak gugatan Bosnia yang menginginkan Serbia membayar repatriasi.

Baca Juga: Ribuan Orang Bosnia Turun ke Jalan Memperingati Pembantaian Massal Muslim Bosnia di Srebrenica 1995

Pada 2015, giliran Kroasia yang menuntut Serbia atas tuduhan genosida. Namun, Mahkamah Internasional memutuskan Serbia tidak bersalah dalam perkara ini.

Bisakah Mahkamah Internasional menghukum Israel?

Kendati menjadi badan pengadilan utama PBB, Mahkamah Internasional tidak menetapkan hukuman bagi individu. Mahkamah Internasional ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan antarnegara.

Dalam kasus Israel, Afrika Selatan turut meminta agar Mahkamah Internasional menerbitkan perintah sementara agar Israel "segera menangguhkan operasi militer di Jalur Gaza". Perintah sementara tersebut, jika diterbitkan, akan berlaku selama sidang berlangsung.

Meskipun perintah Mahkamah Internasional mengikat secara hukum, tergugat tidak mesti mematuhinya. Dalam perkara Rusia-Ukraina, Moskow mengabaikan perintah sementara Mahkamah Internasional dan melanjutkan invasi.

Apabila suatu negara mengabaikan perintah atau putusan, Mahkamah Internasional dapat meminta Dewan Keamanan PBB untuk memaksakan putusan. Namun, langkah tersebut umumnya diveto anggota tetap Dewan Keamanan.

Bisakah Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel diadili?

Dalam perkara genosida dan kejahatan perang yang pernah diputus PBB, Mahkamah Internasional tidak bertindak sebagai lembaga pengadilan. PBB sendiri pernah menyidang dua perkara genosida, yakni terkait pembantaian Srebrenica dan pembantaian etnis Tutsi di Rwanda.

Kedua perkara itu disidangkan dalam lembaga pengadilan khusus yang dibentuk PBB, yakni Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Wilayah Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR).

Serangkaian sidang ICTY dan ICTR berbuah vonis bagi individu-individu yang didakwa bersalah atas genosida di Bosnia dan Rwanda. Mantan presiden dan panglima militer Republik Srpska (kini wilayah Bosnia-Herzegovina), Radovan Karadzic dan Ratko Mladic sama-sama dihukum penjara seumur hidup.

Meskipun kini tidak ada pengadilan khusus terkait tindakan Israel di Palestina, komunitas internasional masih berpeluang menyeret pejabat Israel yang disangka melakukan kejahatan perang melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Sebagai lembaga pengadilan independen yang tidak terikat dengan PBB, ICC kerap memburu terduga pelaku genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

ICC sendiri telah membuka penyelidikan dugaan kejahatan perang selama konflik Israel-Palestina. Namun, sejauh ini, ICC belum menerbitkan surat perintah penangkapan bagi siapa pun.

Sebelumnya, Jaksa ICC Karim Khan menegaskan bahwa pihaknya memprioritaskan dugaan kejahatan perang oleh pasukan Israel dan milisi Hamas.

Baca Juga: Usai Bikin Gaza Kelaparan, Israel Ingin Setop Pendanaan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina