Kapal perang itu dilengkapi dengan meriam, helikopter, dan drone, serta dapat membawa sekitar 50 marinir.
Sebelumnya pada Kamis malam, Presiden Guyana, Irfaan Ali mengatakan, Venezuela tidak perlu khawatir terhadap kegiatan kapal tersebut di perairan Guyana.
"Guyana telah lama terlibat dalam kemitraan dengan negara-negara regional dan internasional dengan tujuan meningkatkan keamanan internal," kata Ali.
"Kemitraan ini tidak mengancam siapa pun dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk bersifat agresif," imbuhnya.
Namun, Venezuela memulai latihan militer melibatkan 5.000 tentara di Karibia timur, dengan mengacu pada kunjungan kapal patroli Inggris.
Baca Juga: Eks Kepala Intelijen Venezuela Diekstradisi ke AS dari Spanyol, Bakal Didakwa Perdagangan Narkoba
Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuduh Guyana mengkhianati semangat Deklarasi Argyle.
"Kami tidak akan membiarkan siapa pun mengintimidasi kami," ujar Maduro dikelilingi oleh komandan militer.
Ia menggambarkan keputusan Inggris mengirim kapal perang sebagai ancaman dari kekaisaran usang yang sudah memudar.
Guyana mengendalikan Essequibo selama beberapa dekade, tetapi Venezuela menghidupkan kembali klaim sejarahnya terhadap wilayah tersebut awal bulan ini melalui referendum, di mana para pemilih diminta apakah wilayah tersebut harus dijadikan negara bagian Venezuela.
Para kritikus Maduro mengatakan, pemimpin sosialis ini menghidupkan kembali sengketa perbatasan untuk menarik perhatian dari masalah internal negara ketika Venezuela bersiap menghadapi pemilihan presiden tahun depan. Boleh jadi ini maksud Maduro untuk maju di periode ketiga.
Pihak Venezuela juga mengatakan, negara tersebut menjadi korban konspirasi pencurian tanah pada tahun 1899.
Pada saat itu ketika Guyana masih menjadi koloni Inggris dan arbitrator dari Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat menetapkan batasnya.
Pejabat Venezuela juga berpendapat, sebuah perjanjian antara Venezuela, Britania Raya, dan koloni Inggris Guiana tahun 1966 untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara efektif membatalkan arbitrase asli.
Guyana berpendapat, perjanjian awal tersebut sah dan mengikat.
Meminta pengadilan tertinggi PBB pada tahun 2018 untuk mengukuhkannya, tetapi keputusan tersebut masih beberapa tahun lagi.
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.