Dosen Fisip UI: Kemenlu RI Harus Menggodok Opsi-Opsi Perdamaian Israel dan Palestina

JAKARTA, KOMPAS TV - Dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Broto Wardoyo meminta kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk segera menggodok misi perdamaian antara Israel dengan Palestina. 

Sebab, ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Palestina selama 75 tahun dinilai sudah terlalu lama. 

"Kemenlu harus menggodok opsi-opsi pendamaian. 75 tahun sudah lama," kata Broto dalam diskusi di Hari Solidaritas Internasional Bersama Masyarakat Palestina, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Baca Juga: Menlu Retno Tegaskan Indonesia Tidak Bisa Diam Melihat Kondisi Korban Konflik Israel Palestina

Menurut dia, aksi boikot yang dilakukan sejumlah negara terhadap produk Israel termasuk Indonesia belum terlalu efektif.

Sebab itu belum berdasarkan riset, sehingga tak menimbulkan efek yang signifikan terhadap mereka.  

"Soal boikot itu sebuah ekspresi adalah lumrah. Boikot itu harus tepat sasarannya. Tidak pernah ada kajian yang serius," katanya.

"Mana yang harus diboikot, mana yang cukup diberikan tekanan. Jadi kalau dilakukan dengan basis riset yang kuat tidak ada masalah," ujarnya. 

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Antar-Lembaga Kemenlu RI Muhsin Syihab menyebut, dinamika politik yang terjadi di internasional menjadi penghalang pihaknya untuk menjalankan misi perdamaian kedua negara. 

"Dinamika Internasional. Tumpulnya Dewan Keamanan PBB itu karena adanya hak veto. Resolusi Dewan Keamanan PBB tidak berjalan dengan baik karena ada negara menopang Israel," ujarnya.

Oleh sebab itu, dibutuhkan dialog antar negara untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. 

"Jadi, apa yang harus dilakukan adalah transnational civil society yang mendukung Palestina," ujarnya.

Baca Juga: Guru Besar Fisip UI: Penjajajahan Israel ke Palestina Bukan Konflik Agama 

Selain itu, kata dia, Menlu RI Retno Marsudi juga sedang gencar melakukan dialog dengan berbagai negara untuk menghasilkan kesepakatan bersama dan baik dari persoalan tersebut. 

"Jangan anti dialog, ini yg dilakukan ibu menlu. Kita ingin secara bersama-sama melakukan dialog. Oleh karena itu, selain hal prinsipil, tapi jangan juga kita anti dialog untuk kepentingan perdamaian," ujarnya.