Presiden Jokowi Ajak KTT ASEAN Bahas Konflik Myanmar: Marilah Kita Duduk Bersama

MANGGARAI BARAT, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak negara-negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN untuk membahas penyelesaian konflik Myanmar melalui dialog.

"Saya mengajak, marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/5/2023), yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Presiden Jokowi menilai kondisi konflik di Myanmar saat ini sangat kompleks.

"Kondisi Myanmar saat ini memang sangat kompleks, karena telah terjadi lebih dari tujuh dekade," jelasnya.

Ia menerangkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN. Salah satunya, lanjut dia, keketuaan Indonesia mampu memfasilitasi AHA Center untuk menyelesaikan penilaian kebutuhan bersama (joint needs assessments) untuk Myanmar.

"Alhamdulillah keketuaan Indonesia mampu memfasilitasi AHA Center sehingga joint needs assessments mampu diselesaikan, yang sempat tertunda cukup lama karena masalah akses," ungkapnya.

"Masalahnya adalah di masalah akses," tegasnya.

Baca Juga: Perdagangan Manusia di Myanmar, Jokowi Ungkap Pemerintah Berhasil Selamatkan Ratusan WNI

Presiden Jokowi mengatakan penyerahan bantuan kemanusiaan dari ASEAN Coordinating Centre For Humanitarian Assistance (AHA Center) untuk warga Myanmar, diwarnai baku tembak.

"Kemarin, AHA Center didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan, tapi sangat disayangkan, di tengah perjalanan terjadi baku tembak-menembak," kata Presiden ketujuh Republik Indonesia ini.

Ia menegaskan, peristiwa tersebut tak akan menyurutkan tekad Indonesia dan ASEAN untuk menyerukan perdamaian.

"Yang ingin saya tegaskan bahwa hal ini tidak akan menyurutkan tekad ASEAN dan Indonesia untuk menyerukan kembali hentikan kekerasan, stop using force, stop violence," tegas Jokowi.

"Karena rakyat yang akan menjadi korban, karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang," imbuhnya.

Pada Minggu (7/5/2023), Presiden Jokowi menerangkan, konflik Myanmar perlu diselesaikan melalui dialog, bukan penjatuhan sanksi.

Baca Juga: Jokowi Desak Isu Perdagangan Manusia di Myanmar Masuk Agenda KTT ASEAN

"Ya, secara khusus akan dibahas tapi acuan kita tetap untuk Myanmar. Acuan kami tetap five point concensus, tetap jadi acuan, tetapi harus dengan dialog, karena menurut saya sanksi itu bukan sebuah solusi," kata Jokowi melalui video yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menegaskan, Indonesia berharap konflik di Myanmar dapat selesai dan mengajak siapa pun untuk berkolaborasi dan bekerja sama.

"Dan kita tidak ingin ASEAN menjadi proxy siapa pun, proxy negara mana pun. Karena yang kita inginkan ASEAN adalah terbuka, kerja sama dengan siapa pun dengan negara mana pun," katanya.

"Sehingga penyelesaian setiap masalah di ASEAN adalah prinsip dialog," imbuhnya.