KHARTOUM, KOMPAS.TV - Salah satu jenderal di Angkatan Bersenjata Sudan, Jenderal Sham Al-Din Kabashi mengaku pihaknya telah menyepakati gencatan senjata dengan paramiliter Rapid Support Forest (RFS) usai tiga hari bertempur. Gencatan senjata ini sedianya dimulai pada Selasa (18/4/2023) pukul 18.00 waktu setempat.
Hal tersebut disampaikan Jenderal Kabashi beberapa jam usai Angkatan Bersenjata Sudan membantah rencana gencatan senjata. Di lain sisi, ia juga menyebut dua negara tetangga berupaya mengirimkan bantuan ke RSF, tetapi ia enggan menyebut nama dua negara itu.
Baca Juga: Ratusan Pelajar Terjebak di Tengah Pertempuran di Ibu Kota Sudan, Kesulitan Makanan dan Air
Pertempuran di Sudan meletus sejak Sabtu (16/4/2023) antara militer dan paramiliter RSF yang memiliki total personel sekitar 100.000. Militer Sudan dipimpin oleh Jenderal Abdul Fattah Al-Burhan, sedangkan paramiliter dipimpin Jenderal Muhammad Hmadan Dagalo. Keduanya secara de facto merupakan kepala negara dan wakil kepala negara Sudan.
Melansir Associated Press, utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Prethes menyebut pertempuran Sudan menewaskan setidaknya 185 orang dan lebih dari 1.800 terluka. Kedua pasukan melibatkan senjata berat dalam pertempuran ini.
Mantan komandan Angkatan Laut Sudan, Fath Al-Rahman Mohiuddin menyebut gencatan senjata diperlukan segera. Ia menyebut situasi di Khartoum mengkhawatirkan dengan mayat-mayat bergelimpangan di jalanan.
"Kami yakin bahwa situasi ini memerlukan gencatan senjata karena mayat-mayat bergelimpangan di jalanan, pasien-pasien memenuhi rumah sakit, dan mahasiswa terjebak di universitas. Kita perlu gencatan senjata agar orang-orang bisa keluar dan mendapatkan kebutuhan sehari-hari," kata Mohiuddin kepada Al Jazeera.
Mohiuddin juga mengeklaim bahwa pimpinan RSF telah kehilangan kendali atas kebijakannya. Ia pun mengaku khawatir petempur RSF tidak mematuhi gencatan senjata.
"Anggota-anggota mereka (RSF) bekerja seperti geng. Saya kira gencatan senjata ini tidak akan dipatuhi mereka karena mereka pemberontak. Jika mereka tidak mematuhi gencatan, angkatan bersenjata berhak merespons," kata Mohiuddin.
Baca Juga: Dampak Pertempuran di Sudan, Stok Bahan Makanan Pelajar Indonesia Menipis, Listrik dan Air Mati
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.