Malaysia Lantik Kabinet PM Anwar Ibrahim, Komposisinya Dikritik Pedas dan Disebut Penuh Kleptokrat

“Ya, ada yang mengatakan seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Tetapi jika orang tersebut akhirnya dinyatakan bersalah, maka Anda harus mendapatkan DPM pengganti!” dia menulis.

Baca Juga: Anwar Ibrahim Tolak Mobil Dinas Mercedes S600 usai Tak Ambil Gaji, Minta Pejabat Malaysia Berhemat

Partai Aksi Demokratik DAP, anggota koalisi Pakatan Harapan PH pimpinan Anwar Ibrahim mengatakan penunjukan Zahid bukan berarti sikap antikorupsi partai itu dikorbankan.

“Jika kita tidak membentuk pemerintahan, alternatifnya adalah partai lain yang akan membentuk pemerintahan,” kata sekretaris jenderal partai Anthony Loke dalam konferensi pers.

Loke, yang melanjutkan jabatannya di Kementerian Perhubungan sejak 2018, mengatakan DAP menjanjikan "dukungan tanpa syarat" kepada Anwar sebagai PM dan "bersedia mengorbankan apa saja" termasuk posisi Kabinet untuk memfasilitasi pembentukan pemerintahan baru.

DAP, yang memenangkan 40 kursi, terbanyak di antara entitas koalisi Pakatan Harapan, hanya mendapat empat menteri di Kabinet 28 kursi Anwar Ibrahim.

Ditanya tentang Anwar yang memegang jabatan perdana menteri dan portofolio keuangan, Loke meyakinkan akan ada check and balances di dalam Kabinet.

Baca Juga: Momen Jokowi Beri Selamat Kepada Anwar Ibrahim Usai Terpilih Sebagai Perdana Menteri Malaysia

Secara terpisah, anggota parlemen DAP Gobind Singh Deo mengatakan dia menolak undangan Anwar menjadi menteri untuk fokus pada perannya sebagai anggota parlemen.

Dia pernah menjabat sebagai menteri komunikasi dan multimedia selama pemerintahan PH sebelumnya pada tahun 2018 dan diharapkan mendapat tempat di Kabinet.

Menteri Reformasi Hukum dan Kelembagaan Azalina Othman Said, dari UMNO, memuji Zahid atas “keberanian dalam membawa BN ke tingkat politik yang berbeda, dan (karena berani) naik di atas politik partai terutama dalam iklim ini, untuk mengulurkan tangan melintasi pelaminan demi pembangunan bangsa”.

Dia berjanji mengubah undang-undang yang sudah ketinggalan zaman, termasuk pemisahan kekuasaan jaksa agung dan jaksa penuntut umum.

“Saya juga akan memastikan isu-isu yang belum terselesaikan, termasuk status kewarganegaraan anak-anak yang lahir di luar negeri dari ibu Malaysia, akan terus mengalami kemajuan,” katanya.