Ukraina Tuduh Iran Melanggar Larangan PBB atas Pengiriman Drone Tempur ke Rusia

NEW YORK, KOMPAS.TV — Ukraina hari Rabu, (19/10/2022) menuduh Iran melanggar larangan Dewan Keamanan PBB atas pengiriman drone tempur yang mampu terbang 300 kilometer, seperti laporan Associated Press, Kamis, (20/10/2022).

Ukraina juga mengundang para ahli AS untuk memeriksa drone tempur asal Iran yang digunakan oleh Rusia terhadap sasaran sipil.

Rusia dan Iran hari Rabu, (29/10/2022) membantah bahwa drone itu milik Iran.

Sebuah surat dari Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya kepada Sekjen PBB Antonio Guterres dan anggota Dewan Keamanan PBB diperoleh The Associated Press menjelang pertemuan dewan tertutup hari Rabu malam yang diminta oleh Inggris, Prancis dan Amerika Serikat tentang penjualan ratusan drone bersenjata Iran ke Rusia.

Tiga negara Barat sangat mendukung posisi Ukraina bahwa pesawat tak berawak itu ditransfer ke Rusia dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2015 yang mendukung kesepakatan nuklir antara Iran dan enam negara utama, AS, Rusia, China, Inggris, Prancis, dan Jerman, bertujuan mengekang kegiatan nuklir Teheran dan mencegah negara itu mengembangkan senjata nuklir.

 

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan dewan keamanan bahwa drone atau UAV yang digunakan oleh tentara Rusia di Ukraina "diproduksi di Rusia, jadi ini semua adalah tuduhan yang tidak berdasar."

Dia menuduh negara-negara Barat melakukan "praktik memalukan yang sudah biasa dilakukan," untuk menekan Iran dengan melontarkan tuduhan semacam itu tentang pelanggarannya terhadap resolusi 2231.

Baca Juga: Supremasi Drone Kamikaze Rusia Buatan Iran, Laksana Kawanan Tawon dari Neraka Meneror Ukraina

Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani "dengan tegas menolak klaim tidak berdasar bahwa Iran telah mentransfer UAV atau drone tempur untuk digunakan (dalam) konflik di Ukraina." Dia menuduh ada negara-negara mencoba meluncurkan kampanye disinformasi untuk "salah membangun hubungan" dengan resolusi PBB.

"Selain itu, Iran sangat yakin tidak ada ekspor senjatanya, termasuk UAV, ke negara mana pun" yang melanggar resolusi 2231.

Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas De Riviere menegaskan kembali setelah pertemuan dewan keamanan PBB bahwa drone dikirim dari Iran ke Rusia dan digunakan di Ukraina sehingga melanggar resolusi DK PBB.

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa selama diskusI tertutup DK PBB, Rusia membantah ini dan mengutip pernyataan dari juru bicara Kremlin Dmitry Peskov yang mengatakan bahwa "peralatan Rusia dengan nomenklatur Rusia digunakan" di Ukraina.

"Dan saya katakan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempercayai pernyataan Peskov," kata duta besar Prancis.

De Riviere mengatakan Peskov "telah berbohong sejak awal" ketika dia mengatakan pada 23 Februari, sehari sebelum serangan Rusia ke Ukraina, bahwa Rusia tidak akan pernah menyerang Ukraina.

“Dan sekarang dia akan memberi tahu kami bahwa Rusia tidak pernah membeli drone Iran. Jadi, saya pikir kredibilitasnya nol,” kata utusan Prancis itu.

Baca Juga: Dahsyatnya Drone Kamikaze Rusia Geran-2 Buatan Iran, Kecepatan Melampuai Rudal Jarak Jauh

"Jadi kami sangat prihatin dengan itu," seraya menekankan bahwa pengiriman drone Iran melanggar resolusi 2231 dan penggunaannya oleh Rusia untuk membunuh warga sipil dan menghantam infrastruktur sipil "adalah pelanggaran lain terhadap hukum internasional."

Rusia diyakini mengirim gelombang drone Shahed buatan Iran ke Ukraina untuk menyerang pembangkit listrik, bangunan tempat tinggal, dan infrastruktur utama lainnya di Kiev, ibu kota, dan kota-kota lain.

Pertahanan udara Ukraina yang diperkuat Barat mempersulit jet tempur Rusia untuk beroperasi, dan drone pembunuh adalah senjata murah untuk mencari dan menghancurkan target sambil menyebarkan ketakutan di antara pasukan dan warga sipil.

"Seperti yang telah kita lihat selama beberapa bulan terakhir, ada banyak bukti bahwa Rusia menggunakan UAV dari Iran dalam serangan yang kejam dan disengaja terhadap rakyat Ukraina, termasuk terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil penting," kata Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel kepada wartawan di Washington hari Rabu.

Mantan presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 yang dikenal sebagai JCPOA pada 2018 dan negosiasi antara pemerintahan Biden dan Iran agar Amerika Serikat bergabung kembali dengan kesepakatan itu terhenti.

Di bawah resolusi tersebut, embargo senjata konvensional terhadap Iran berlaku hingga Oktober 2020, tetapi pembatasan rudal dan teknologi terkait berlangsung hingga Oktober 2023 dan diplomat Barat mengatakan itu termasuk ekspor dan pembelian sistem militer canggih seperti drone.

“Kami percaya UAV yang ditransfer dari Iran ke Rusia dan digunakan oleh Rusia di Ukraina adalah salah satu senjata yang akan tetap diembargo berdasarkan (resolusi) 2231,” kata Patel, Senin.

Baca Juga: Rudal Rusia dan Drone buatan Iran Terus Hujani Ukraina, 40 Kota Termasuk Kiev Dihajar Sejak Senin

Kyslytsya dari Ukraina mengatakan dalam surat itu bahwa menurut informasi publik, "UAV seri Mohajer dan Shahed ditransfer dari Iran ke Rusia" pada akhir Agustus, dan "Ukraina menilai ini kemungkinan merupakan bagian dari rencana Iran untuk mengekspor ratusan UAV ke Rusia."

Dia mengatakan kedua model UAV memenuhi persyaratan untuk dilarang karena mampu menempuh jarak yang sama atau lebih besar dari 300 kilometer.

Selain itu, seri Mohajer diproduksi oleh Qods Aviation, yang masuk dalam daftar hitam sanksi PBB dan tunduk pada pembekuan aset oleh semua negara, kata dia.

Duta Besar Ukraina mengatakan tidak ada negara yang mengajukan permintaan ke PBB untuk persetujuan pengiriman UAV.

"Oleh karena itu, transfer dari Iran ke Rusia harus dianggap sebagai pelanggaran (resolusi) 2231," kata Kyslytsya.

Dia mengundang pakar PBB yang memantau sanksi terhadap Iran untuk mengunjungi Ukraina "pada kesempatan sedini mungkin" untuk memeriksa drone yang ditemukan, dengan mengatakan pemerintah berharap informasi itu akan "membantu" dalam penyelidikan PBB terhadap implementasi resolusi.

Kyslytsya mentweet pada hari Rabu bahwa masalah drone Iran yang digunakan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil juga akan diangkat pada pertemuan dewan terbuka di Ukraina pada hari Jumat.