Cuek akan Protes Barat, Rusia Siap Integrasikan Wilayah Ukraina yang Diduduki Berdasarkan Referendum

KIEV, KOMPAS.TV — Rusia siap secara resmi mencaplok wilayah Ukraina di mana ia memiliki kendali militer setelah referendum di sana dilaporkan mendukung pemerintahan Moskow.

Tetapi, seperti laporan Associated Press, Rabu (28/9/2022), referendum itu secara luas didiskreditkan oleh Barat.

Pemerintahan sipil pro-Moskow dari keempat wilayah yang diduduki di selatan dan timur Ukraina pada Selasa (27/9) malam mengatakan, penduduk mereka memilih untuk bergabung dengan Rusia dalam lima hari pemungutan suara.

Menurut pejabat pemilihan yang didirikan Rusia, 93 persen surat suara yang diberikan di wilayah Zaporizhzhia mendukung pencaplokan, seperti halnya 87 persen di wilayah Kherson, 98 persen di wilayah Luhansk, dan 99 persen di Donetsk.

Pejabat yang ditempatkan Rusia di wilayah-wilayah pendudukan itu mengatakan, mereka akan meminta Presiden Vladimir Putin untuk memasukkan mereka ke dalam Rusia.

Belum segera jelas bagaimana proses integrasi itu akan terungkap.

Negara-negara Barat, bagaimanapun, menolak dan menganggapnya sebagai kepura-puraan yang tidak berarti yang dilakukan oleh Moskow dalam upaya untuk melegitimasi serangan ke Ukraina yang diluncurkan pada 24 Februari.

Baca Juga: Presiden Zelenskyy: Tidak ada Perundingan dengan Putin jika Rusia Aneksasi Tanah Ukraina

Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan pada Selasa malam bahwa Washington akan mengusulkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk pemungutan suara "palsu" Rusia.

Resolusi itu juga akan mendesak negara-negara anggota untuk tidak mengakui perubahan status Ukraina dan menuntut agar Rusia menarik pasukannya, tulisnya di Twitter.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, juga menyebut mereka "ilegal" dan menggambarkan hasilnya sebagai "palsu"

"Ini adalah pelanggaran lain terhadap kedaulatan (dan) integritas wilayah Ukraina, (di tengah) pelanggaran sistematis hak asasi manusia," cuit Borrell.

Di Kiev, kementerian luar negeri Ukraina mengecam referendum itu sebagai "pertunjukan propaganda", "nol dan tidak berharga."