Taliban Bertemu Ribuan Ulama dan Pemimpin Suku Afghanistan Pertama Kali, Bahas Isu Perempuan?

KABUL, KOMPAS.TV - Ribuan pemuka agama dan pemimpin suku dari seluruh Afghanistan akan berkumpul pekan ini untuk membahas isu-isu penting untuk pertama kali sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di negara itu pada 2021.

Taliban juga diminta untuk menyertakan kaum perempuan dalam perhelatan tersebut, tapi masih teka-teki. 

"Pertemuan besar segera akan diadakan di Kabul," kata juru bicara pemerintahan Taliban, Zabihullah Mujahid dikutip Antara Rabu (29/6/2022).

Dia menambahkan bahwa para ulama dan pemimpin suku dari semua provinsi di Afghanistan akan berpartisipasi dalam pertemuan yang diusulkan oleh para ulama itu.

Pertemuan tersebut dimulai pada Rabu ini dan akan berlangsung selama tiga hari. Disebutkan, bahwa 3.000 orang akan hadir, namun belum ada agenda yang ditetapkan.

Para peserta dalam pertemuan akan mengangkat isu-isu yang ingin mereka diskusikan.

Sejauh ini, masih belum jelas apakah masalah penutupan sekolah menengah untuk anak perempuan akan dibahas, atau apakah perempuan akan ikut ambil bagian dalam pertemuan itu seperti yang diminta.

Tiga kelompok masyarakat sipil, yang mengadakan konferensi pers di Kabul pada Selasa (28/6), mengatakan mereka mendukung gagasan pertemuan dengan Taliban tetapi anggota masyarakat sipil dan perempuan perlu disertakan.

"Setiap keputusan tentang rakyat Afghanistan, terutama terkait perempuan, yang dibahas tanpa kehadiran perempuan, akan menjadi ketidakadilan," kata mereka.

Baca Juga: Taliban Tangkap Model Afghanistan karena Dianggap Melecehkan Al-Qur’an

Baca Juga: PBB Desak Taliban Hentikan Diskriminasi Perempuan di Afghanistan dari Pendidikan hingga Hijab

Taliban Bikin Batasan Ketat Perempuan

Sejak mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, Taliban telah memberlakukan lebih banyak pembatasan, khususnya perempuan.

Salah satu aturan itu adalah mengharuskan mereka untuk menutupi wajah mereka dan membawa pendamping pria saat bepergian.

Jabatan-jabatan penting di pemerintahan semuanya ditempati laki-laki dan oleh anggota Taliban.

Kelompok itu juga mengesampingkan rencana untuk menggelar pemilihan umum.

Banyak pejabat negara Barat mengatakan Taliban perlu mengubah arah kebijakannya tentang hak-hak perempuan dan mewujudkan pemerintahan yang inklusif untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional.

Perubahan itu juga diperlukan agar Afghanistan bisa lepas dari sanksi yang sangat menghambat perekonomiannya.

Seperti diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan mendesak agar otoritas Taliban segera menghentikan diskriminasi yang mereka lakukan terhadap penduduk Afghanistan.

Khususnya kebijakan terkait perempuan dan akses pendidikan hingga persoalan hijab. 

Utusan khusus PBB untuk hak asasi manusia di Afghanistan, Richard Bennett mengatakan, negara itu menghadapi tantangan "berat" atas persoalan hak asasi manusia. 

PBB meminta otoritas Taliban untuk membatalkan berbagai pembatasan terhadap perempuan.

Keputusan mendesak Taliban ini setelah melewati 11 hari pengamatan ketika utusan PBB mengunjungi negara itu.

"Saya mendesak pihak berwenang untuk mengakui tantangan hak asasi manusia yang mereka hadapi dan untuk menutup kesenjangan antara kata-kata dan perbuatan mereka," katanya Kamis (26/5/2022)