Hasil Mengejutkan Pemilu Lokal Irlandia Utara, Partai Sinn Fein Merebut Kursi Terbanyak

BELFAST, KOMPAS.TV — Partai nasionalis Irlandia, Sinn Fein, yang mengupayakan pemisahan dari Inggris dan penyatuan dengan Irlandia, Sabtu (7/5/2022), membangkitkan “era baru” untuk Irlandia Utara dengan merebut kursi terbanyak di Majelis Irlandia Utara untuk pertama kalinya dalam kemenangan bersejarah.

Seperti laporan Associated Press, Sabtu, dengan penghitungan suara hampir selesai dalam pemilihan lokal Inggris yang digelar Kamis (5/5/2022), Sinn Fein mengamankan 27 dari 90 kursi Majelis.

Partai Unionis Demokrat, yang mendominasi legislatif Irlandia Utara selama dua dekade, merebut 24 kursi.

Kemenangan itu berarti Sinn Fein berhak atas jabatan menteri pertama di Belfast, yang pertama untuk partai nasionalis Irlandia sejak Irlandia Utara didirikan sebagai negara bagian yang berkomposisi mayoritas Protestan pada tahun 1921.

Partai Aliansi tengah, yang tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai nasionalis maupun pendukung penyatuan dengan Inggris, juga mendapat dukungan dalam jumlah besar dan ditetapkan menjadi pemenang kedua dalam pemungutan suara, mengeklaim 17 kursi.

Kemenangan tersebut merupakan tonggak utama bagi Sinn Fein, yang lama dikaitkan dengan Tentara Republik Irlandia.

Tentara Republik Irlandia adalah sebuah kelompok paramiliter yang menggunakan bom dan peluru untuk mencoba membawa Irlandia Utara keluar dari kekuasaan Inggris.

Selama beberapa dekade kekerasan, militan Republik Irlandia bertempur melawan paramiliter Protestan Unionist Inggris dan tentara serta polisi Inggris.

"Hari ini mengantar era baru," kata wakil presiden Sinn Fein, Michelle O'Neill, sesaat sebelum hasil akhir diumumkan.

“Terlepas dari latar belakang agama, politik atau sosial, komitmen saya adalah membuat politik bekerja,” tutur O'Neill.

Baca Juga: Kisah Bangsawan Muda Irlandia Fan Death Metal yang Liarkan Kembali Tanah Leluhur Secara Alami

O'Neill menekankan pentingnya bagi para politisi Irlandia Utara yang terpecah untuk berkumpul minggu depan, membentuk sebuah Eksekutif sebuah pemerintah Irlandia Utara yang didevolusikan.

Jika tidak ada yang dapat dibentuk dalam waktu enam bulan, pemerintahan akan runtuh, memicu pemilihan baru dan lebih banyak ketidakpastian.

Ada "ruang di negara bagian ini untuk semua orang, kita semua bersama-sama," kata O'Neill.

“Ada urgensi untuk memulihkan (lembaga) Eksekutif dan mulai memasukkan uang kembali ke kantong masyarakat, untuk mulai memperbaiki layanan kesehatan. Rakyat tidak bisa menunggu."

Sementara kemenangan Sinn Fein menandakan pergeseran bersejarah yang menunjukkan berkurangnya dukungan untuk partai-partai unionist Inggris, masih jauh dari jelas apa yang terjadi selanjutnya.

Pasalnya, politik pembagian kekuasaan yang rumit di Irlandia Utara dan pergumulan yang sedang berlangsung mengenai pengaturan pasca-Brexit.

Di bawah sistem pembagian kekuasaan wajib yang dibuat oleh perjanjian damai 1998 yang mengakhiri konflik Katolik-Protestan selama beberapa dekade, pekerjaan menteri pertama dan wakil menteri pertama dibagi antara partai serikat pekerja terbesar dan partai nasionalis terbesar.

Kedua jabatan tersebut harus diisi agar pemerintahan dapat berfungsi. Tetapi Partai Persatuan Demokratik (DUP) mendorong agar pemerintahan tidak berfungsi di bawah menteri pertama Sinn Fein.

Baca Juga: Saingi Inggris dan Irlandia, Rusia Calonkan Diri Jadi Tuan Rumah Euro 2028

DUP juga mengatakan akan menolak bergabung dengan pemerintahan baru kecuali ada perubahan besar pada pengaturan perbatasan pasca-Brexit yang dikenal sebagai Protokol Irlandia Utara.

Aturan pasca-Brexit tersebut, yang mulai berlaku setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa, memberlakukan bea cukai dan pemeriksaan perbatasan pada beberapa barang yang memasuki Irlandia Utara dari seluruh Inggris Raya.

Pengaturan itu dirancang untuk menjaga perbatasan terbuka antara Irlandia Utara dan anggota Uni Eropa, Irlandia, pilar utama dari proses perdamaian.

Tetapi aturan itu membuat marah banyak anggota Unionist yang loyalis Inggris, yang berpendapat pemeriksaan baru justru menciptakan penghalang antara Irlandia Utara dan seluruh Inggris Raya sehingga merusak identitas Inggris mereka.

Pada Februari lalu, Paul Givan dari DUP mengundurkan diri sebagai menteri pertama sebagai protes terhadap pengaturan tersebut, yang memicu krisis politik baru di Irlandia Utara.

Baca Juga: Tak Hanya di Indonesia, Anggota Parlemen Inggris Juga Ketahuan Nonton Video Porno saat Rapat

Pemimpin DUP, Jeffrey Donaldson mengatakan, dia akan mengumumkan minggu depan apakah dia akan kembali ke pemerintahan.

“Kami akan mempertimbangkan apa yang perlu kami lakukan sekarang untuk mendapatkan tindakan yang diperlukan dari pemerintah. Saya akan membuat keputusan saya dengan jelas tentang semua itu awal minggu depan," katanya kepada BBC.

Sekretaris Inggris untuk Irlandia Utara, Brandon Lewis, mengatakan, dia akan bertemu dengan semua pemimpin partai dalam beberapa hari mendatang dan mendesak mereka untuk segera kembali ke urusan pemerintahan.

Para pemilih menyampaikan pesan yang jelas bahwa “mereka menginginkan pemerintahan yang berfungsi penuh di Irlandia Utara, mereka ingin isu-isu seputar Protokol ditangani, dan mereka ingin politik bekerja lebih baik,” kata Lewis.

Hasil pemilu lokal yang keluar pada Sabtu membawa tujuan akhir Sinn Fein menuju Irlandia bersatu selangkah lebih dekat, meskipun partai tersebut menghindar dari isu unifikasi tahun ini karena kampanye didominasi oleh biaya hidup melonjak tinggi.

O'Neill mengatakan tidak akan ada perubahan konstitusional pada penyatuan Irlandia sampai pemilih memutuskannya.

Baca Juga: Akui Aneksasi de facto Israel terhadap Palestina, Irlandia Jadi yang Pertama Melakukannya di Eropa

Pemimpin Sinn Fein, Mary Lou McDonald, mengatakan pada Jumat (7/5/2022), perencanaan untuk referendum persatuan dapat dilakukan dalam lima tahun ke depan.

Pakar polling, John Curtice, seorang profesor ilmu politik di University of Strathclyde, mengatakan pergeseran kekuasaan Irlandia Utara adalah warisan dari Brexit.

“Suara loyalis Inggris terfragmentasi karena perpecahan di dalam masyarakat mengenai apakah Protokol Irlandia Utara adalah sesuatu yang dapat diamandemen secara memuaskan atau apakah perlu dibatalkan,” tulisnya di situs web BBC.

Membujuk DUP untuk bergabung dengan pemerintahan baru dan menekan Uni Eropa untuk menyetujui perubahan besar dalam pengaturan pasca-Brexit akan menimbulkan sakit kepala bagi Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Curtice menambahkan.

Partai Konservatif Johnson sendiri kehilangan setidaknya 450 kursi dalam pemilihan lokal pada Kamis.

Pemerintah Konservatif Inggris mengatakan pengaturan bea cukai Brexit tidak dapat berjalan tanpa dukungan kelompok Unionist di Irlandia Utara.

Johnson sudah mengancam untuk secara sepihak menangguhkan aturan Brexit jika Uni Eropa menolak untuk mengubahnya.