Mengupas Standar Ganda Barat di Tengah Perang Rusia-Ukraina

Sebelumnya pada 23 Juli 2019, mayoritas anggota Kongres AS mendukung resolusi yang mengecam gerakan BDS karena dianggap “mempromosikan prinsip-prinsip rasa bersalah kolektif, hukuman massal, dan pengisolasian kelompok.”

Sejauh ini sebanyak 35 negara bagian AS telah mengadopsi undang-undang, resolusi, dan perintah eksekutif yang membatasi atau melarang boikot apa pun terhadap Israel.

Baca Juga: Misi Rahasia Kelompok Ibu-Ibu di Ukraina, Selamatkan Ratusan Anak yang Sembunyi dari Serangan Rusia

Di samping pemerintah-pemerintah negara, perusahaan-perusahaan internasional pun ikut mengisolasi Rusia. Sebagian menyatakan menghentikan operasi mereka di Rusia menyusul invasi ke Ukraina.

Airbnb, perusahaan penyewaan rumah yang berpusat di AS, merupakan salah satu dari sejumlah perusahaan internasional yang mengumumkan penghentian operasi mereka di Rusia.

Pada 4 Maret 2022, Airbnb mengumumkan penangguhan seluruh operasinya di Rusia dan Belarusia, negara tetangga Ukraina yang mendukung invasi Rusia.

Ironisnya, Airbnb tetap mempromosikan properti-properti sewaan di permukiman-permukiman ilegal yang dibangun Israel di wilayah Palestina. Tanpa memedulikan seruan-seruan yang digaungkan aktivis-aktivis Palestina dan organisasi-organisasi HAM.

“Secara memalukan, Airbnb terus mempromosikan dan mengambil untung dari situasi yang menjadi akar permasalahan dari pelanggaran HAM sistematis yang dialami jutaan warga Palestina setiap hari,” kata Saleh Higazi, deputi direktur regional Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesty International.

Airbnb masuk dalam daftar 112 perusahaan yang menurut Kantor HAM PBB turut terlibat dalam pelanggaran HAM warga Palestina karena beroperasi di permukiman-permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki Israel.

Sebagian besar dari 112 perusahaan tersebut berkedudukan di Israel, dan 18 berada di enam negara lainnya.

Selain Airbnb, perusahaan internasional lainnya yang juga masuk daftar tersebut antara lain Expedia, TripAdvisor, dan Booking.com.

Baca Juga: Putin Tangkap Pejabat Militer Rusia, Diduga Jadi Kambing Hitam Kesulitan Kalahkan Ukraina

Hak untuk Melawan Pendudukan

Gedung Putih dengan tegas menyatakan mendukung hak-hak rakyat Ukraina untuk melawan serangan dan pendudukan militer Rusia.

“Kami tentu saja mendukung hak-hak rakyat Ukraina untuk melawan balik,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki saat ditanya tentang dukungan AS terhadap hak rakyat Ukraina untuk melawan pendudukan, 7 Maret 2022.

“Saat mereka dengan berani bertarung dan kami berdiri bersama mereka dan mendukung mereka,” imbuhnya.

Akan tetapi dalam masalah Palestina-Israel, pemerintah AS justru menjadi pendukung bagi pendudukan militer Israel atas Palestina.

Dukungan itu salah satunya berbentuk bantuan militer. Pada 2020, pemerintah AS memberi bantuan kepada Israel senilai USD3,8 miliar, bagian dari komitmen tahunan jangka panjang yang dibuat di zaman pemerintahan Presiden Barack Obama pada 2016.

Menurut BBC, hampir seluruh dari bantuan tersebut digunakan untuk militer.

Kesepakatan yang ditandatangani Obama pada 2016 itu mengatur tentang pemberian bantuan militer untuk Israel sebesar total USD38 miliar dalam kurun 2017-2028.

Baca Juga: Termasuk Inggris dan AS, 6 Negara Ini Tuduh Rusia Lakukan Kejahatan Perang, Sebut Ada Bukti Nyata

Politik dalam Olahraga

Rusia memulai invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Hanya berselang empat hari, FIFA dan UEFA langsung mengeluarkan tim nasional Rusia dari perebutan tiket Piala Dunia 2022.

Tidak hanya tim nasional Rusia, seluruh klub negara itu yang tampil di kompetisi Eropa juga terkena imbas.

“FIFA dan UEFA hari ini telah memutuskan bersama bahwa seluruh tim Rusia, baik tim perwakilan nasional ataupun tim klub, akan ditangguhkan dari partisipasi dalam kompetisi FIFA dan UEFA hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata FIFA dan UEFA dalam sebuah pernyataan.

Posisi FIFA tersebut berbeda dengan posisi yang diambilnya pada Oktober 2017 setelah pihak Palestina meminta agar enam klub Israel yang berada di permukiman-permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki Israel, dipindahkan atau dilarang ikut kompetisi yang diakui FIFA.

Menanggapi permintaan Palestina, FIFA dalam pernyataannya mengatakan, pihaknya “harus tetap netral dalam hal masalah-masalah politik.”

FIFA menyebut, situasi yang terjadi tidak ada hubungannya dengan sepak bola, dan ditandai dengan “kompleksitas dan sensitivitas luar biasa” yang tidak dapat diubah oleh organisasi-organisasi non-pemerintah seperti FIFA.

“Karena itu, Dewan FIFA telah memutuskan menghindari penerapan sanksi apa pun atau tindakan-tindakan lainnya terhadap federasi sepak bola Israel.”

Human Rights Watch mengatakan, permukiman-permukiman Israel di wilayah Palestina melanggar hukum humaniter internasional.

Konvensi Jenewa Keempat melarang pihak yang menduduki suatu wilayah (occupying power) memindahkan populasi sipilnya ke wilayah yang didudukinya.

“Dengan mengizinkan IFA (Asosiasi Sepak Bola Israel) menggelar pertandingan di wilayah permukiman (ilegal), FIFA terlibat dalam aktivitas bisnis yang mendukung permukiman Israel, berlawanan dengan komitmen-komitmen hak asasi manusia yang ditegaskannya baru-baru ini,” bunyi pernyataan Human Rights Watch pada 25 September 2016.

Baca Juga: Warga Keluar Hidup-Hidup dari Gedung Teater Mariupol yang Dibom, Rusia Dituding Lakukan Genosida