Setahun Kudeta, ASEAN Minta Langkah Konkret Myanmar Stop Kekerasan dan Terapkan Lima Poin Konsensus

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - ASEAN mendesak junta militer Myanmar mengambil “langkah konkret” untuk meredakan kekerasan di negara itu akibat kudeta.

Hal tersebut termuat dalam pernyataan Ketua ASEAN yang dirilis pada Rabu (2/2/2022).

Kudeta militer Myanmar sendiri genap berusia setahun pada 1 Februari 2022 lalu.

Peringatan kudeta disambut protes warga di berbagai wilayah.

Kekerasan terus terjadi usai militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi, 1 Februari 2021.

Pada 1 Februari 2022 lalu, kendati aksi warga umumnya berlangsung damai, juga terdapat sejumlah insiden kekerasan.

Di Tachileik, perbatasan timur Myanmar, pawai kelompok pendukung junta diserang ledakan.

Insiden ini menewaskan dua orang dan melukai setidaknya 30 lain.

Sementara itu, di Kyaukpadaung, Mandalay seorang pria nekat melakukan aksi bakar diri.

Pria itu kemudian dibawa ke rumah sakit dalam kondisi serius.

Warga melakukan protes aksi diam dan mengosongkan kota-kota di Myanmar, termasuk Yangon, Mandalay, dan Magway.

Baca Juga: Peringatan Satu Tahun Kudeta Myanmar, Puluhan Orang Ditangkap

Di lain pihak, pendukung junta militer melakukan aksi balasan berupa pawai mendukung pemerintahan Min Aung Hlaing.

Ribuan orang dilaporkan mengadairi pawai mendukung junta di ibu kota Naypyidaw.

Sejak meletusnya kudeta, junta militer merespons protes dengan tindakan brutal yang menewaskan ribuan orang.

Setidaknya 1.500 orang dibunuh aparat dan 11.000 lebih ditangka sejak kudeta.

Pemrotes pun menyambut tindakan brutal junta dengan bergabung kelompok-kelompok pemberontak.

Kelompok pemberontak di seantero Myanmar dilaporkan aktif kembali melawan pemerintah usai kudeta.

Melihat situasi krisis yang tak kunjung mereda, ASEAN berupaya aktif mengembang peran mediator untuk menyelesaikan konflik Myanmar.