Disebut Berpihak pada Myanmar, Kamboja: Ini Bukan Mendukung Junta, tapi Pendekatan Berbeda

PHNOM PENH, KOMPAS.TV - Ketua ASEAN saat ini, Kamboja, mengatakan akan mengambil pendekatan berbeda terhadap krisis di Myanmar, kata menteri luar negeri Kamboja hari Sabtu (8/1/2022) seperti dilansir Straits Times. 

Pada kunjungan kenegaraan ke Myanmar, PM Kamboja Hun Sen tidak berusaha bertemu mantan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. 

Pernyataan Menlu Kamboja Prak Sokhonn menunjukkan, Kamboja kemungkinan akan mengundang pejabat junta ke pertemuan ASEAN, mungkin dimulai dengan pertemuan menteri luar negeri 17 Januari nanti.

Tahun lalu, ASEAN mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengeluarkan kepala junta Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak tahunan para pemimpin negara anggota.

Hun Sen, yang merebut kekuasaan melalui kudeta tahun 1997 dan dalam pemilihan berikutnya dikritik atas tindakan keras terhadap lawan politiknya, kembali dari Myanmar hari Sabtu setelah kunjungan kenegaraan selama dua hari.

Kunjungan itu adalah yang pertama oleh seorang kepala pemerintahan sejak junta militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari tahun lalu.

Kudeta itu memicu protes berbulan-bulan dan tindakan keras berdarah. Tentara mengatakan pengambilalihan itu sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu dan sejalan dengan konstitusi.

Pada Sabtu (8/1), media pemerintah Myanmar melaporkan, Jenderal Min Aung Hlaing berterima kasih kepada Hun Sun karena "berpihak pada Myanmar".

Baca Juga: PM Kamboja Hun Sen Tiba di Myanmar, Kedatangannya Diiringi Kritikan dan Demonstrasi

Menlu Prak Sokhonn, yang menemani Hun Sen ke Myanmar, membantah bahwa perjalanan tersebut sama dengan mendukung junta. Ini, katanya, adalah cara lain untuk bekerja untuk menerapkan lima poin rencana perdamaian ASEAN yang diadopsi pada bulan April.

Dia juga menegaskan, PM Hun Sen tidak meminta untuk bertemu dengan Suu Kyi, peraih Nobel yang telah ditahan sejak pengambilalihan militer tahun lalu dan menghadapi lebih dari selusin tuntutan pidana.

Prak Sokhonn yang diharapkan mengambil pos sebagai utusan khusus untuk Myanmar mengatakan, sikap utusan ASEAN saat ini, menteri muda urusan luar negeri Brunei yang menolak pergi ke Myanmar tanpa jaminan bisa bertemu dengan Suu Kyi, sebagai tidak produktif.

"Jika mereka membangun tembok tebal dan kita menggunakan kepala kita untuk memukul tembok, itu tidak berguna," kata Prak Sokhonn kepada wartawan, menyindir. "Kamboja menggunakan pendekatan berbeda untuk mencapai konsensus lima poin."