Jelang Kepemimpinan Indonesia di G20, Inilah Tantangan Membentang yang Perlu Penyelesaian Segera

Masalah ketiga yang menonjol menurut Harsawaskita adalah ketidaktegasan Jakarta soal penyelesaian masalah pelecehan kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara dan di perairan Laut China Selatan yang bersinggungan dengan wilayah Indonesia.

Pelecehan yang terus berulang yang dilakukan China lewat nelayan dan kapal penelitian, serta teguran Beijing soal aktivitas pengeboran Indonesia di perairan RI.

Tindak-tanduk China di Laut China Selatan, kata Harsawaskita, harus ditanggapi sangat serius.

Beijing sudah mengabaikan keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen Den Haag pada 2016 terkait perselisihannya dengan Manila.

Harsawaskita juga menilai, teguran Beijing terhadap aktivitas sah Indonesia di Laut Natuna Utara makin menunjukkan bahwa upaya China saat ini sudah keluar dari pendekatan legalistik untuk mendukung klaimnya, dan kini menuju pendekatan power atau kekuasaan.

Masalah Laut China Selatan bisa jadi akan menjadi tugas berat Kemenlu di masa mendatang. Masalahnya menjadi rumit mengingat Jakarta selalu menyebutkan Beijing adalah mitra dagang besar yang tidak bisa diabaikan.

Sementara tindak-tanduk yang bersifat melecehkan yang dilakukan China terus berulang, tanpa ada tanda-tanda berkurang di masa mendatang.

Baca Juga: Cendekiawan Universitas Paramadina Evaluasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2021: Terkesan Lembek

Indonesia, menurut Harsawaskita, adalah negara yang situasi dan kondisinya berada di tengah, baik secara geografis maupun politis.

Indonesia berhubungan baik dengan kedua kekuatan yang sedang bersaing, Amerika Serikat dan China maupun Rusia dan Uni Eropa.

Secara ekonomi, Indonesia bukan [lagi] negara agraris dan [hampir] menjadi negara industri.

Dengan modalitas “di tengah,” kepemimpinan Indonesia, menggunakan ungkapan John Ikenberry (1996), bukanlah kepemimpinan struktural, yang memiliki sumber daya, modal, teknologi, apalagi kekuatan militer.

Kepemimpinan Indonesia adalah kepemimpinan situasional yang bisa mendorong kerja sama, membangun dan mengarahkan tatanan politik yang menguntungkan semua, baik negara besar maupun negara kecil.

Dengan kepemimpinan yang situasional itulah, Indonesia sebagai presiden G20 akan mampu berperan efektif.

Namun Harsawaskita mengingatkan, kepemimpinan Indonesia akan membawa dua implikasi: arah mata publik internasional dan citra Indonesia.

Inilah tugas berat para pemangku kepentingan, yaitu mengelola ekspektasi kepemimpinan Indonesia, mengatasi permasalahan domestik yang memiliki implikasi internasional, dan mengelola jalannya G20 sesuai dengan kepentingan Indonesia, di tengah pertarungan dua raksasa.